Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, bangunan gedung, drainase, pengairan, serta fasilitas publik lainnya, dimana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik secara ekonomi maupun kebutuhan sosial. Â Di Indonesia infrastruktur sangat menjadi sorotan. Pasalnya pemerintahan di Era Joko Widodo sangat mementingkan investasi pembangunan jangka panjang.
Banyak infrastruktur yang masif dibangun, mulai dari MRT, kereta cepat, sampai jalan tol disetiap daerah melakukan percepatan. Anggaran yang tidak sedikit pun digelontorkan demi terbangunnya sarana dan prasarana untuk masyarakat ini. Namun, tidak semua proyek daerah berjalan dengan baik.
Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya adalah salah satu proyek yang mengalami keterlambatan dikarenakan korupsi oleh para pejabatnya. Sumber pembiayaannya pun menjadi tidak tepat sasaran. Untuk menyoroti kasus anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya ini kita lihat definisi anggaran dan pembiayaan terlebih dahulu.
Anggaran adalah suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa yang lalu dan prediksi masa yang akan datang. Begitu teliti dan terperincinya anggaran tersebut merupakan petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Anggaraan sangat diperlukan tentunya untuk proses pembangunan infrastruktur.
Anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya sudah dianggarkan pada tahun 2011 tetapi proyek Jembatan Brawijaya sempat terhenti setelah dibangun di masa Wali Kota Samsul Ashar itu, setelah itu Pemkot  menganggarkan Rp 15 miliar. Anggaran tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Seharusnya proyek tersebut selesai dikerjakan pada tahun 2015, namun karena alasan belum keluarnya putusan Mahkamah Agung terhadap proyek pembangunan jembatan ini menyebabkan tersendatnya pembangunan Jembatan Brawijaya. Alasan belum keluarnya putusan tersebut adalah belum turunnya uji kelayakan beban jembatan.
Adapun sumber pembiayaan pembangunan pada umumnya dapat dibagi atas (Tjokroamidjojo, 1986: 100) :
- Sumber-sumber penerimaan dalam negeri khususnya yang tersedia sebagai tabungan pemerintah.
- Tabungan masyarakat, antara lain dapat dipupuk melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Perhitungan dalam rencana mengenai tabungan masyarakat ini dilakukan berdasar perkiraan atas perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, desain-desain tabungan dalam masyarakat, pengembangan pelembagaan keuangan termasuk non bank, kebijaksanaan moneter, perkreditan khususnya tingkat bunga dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal.
- Sumber dana dari luar negeri, dapat tersalur ke dalam anggaran negara atau pun tidak, langsung kepada sektor perkreditan atau kepada sektor penanaman modal. Perkiraan tentang sumber dana luar negeri lain mulai banyak direncanakan sebagai bagian yang integral dari keseluruhan investasi pada umumnya, dilihat secara komplementer kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagai resource gap.
Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :
- Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumbernya  terdiri dari:, restribusi daerah, pajak daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Pada dasarnya, pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu, pembiyaan konvensional dan pembiayaan non konvensional. Pembiayaan konvensional merupakan sumber pendapatan dari pendapatan negara ataupun daerah. Contohnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain. Sumber pembiayaan non konvensional adalah dana yang diperoleh hasil dari kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder terkait dengan swasta ataupun kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.
Tertundanya proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang tadinya untuk mengurai kemacetan jalan akhirnya dapat di resmikan oleh Walikota Kediri pada bulan Desember 2019. Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan yang didapatkan dari pembiayaan konvensional tentu harus dapat dipertanggung jawabkan.
Sekarang, Jembatan Brawijaya menjadi ikon baru di Kota Kediri menggantikan Jembata Brug Over Den Brantas Te Kediri atau yang lebih dikenal sebagai jembatan lama. Jembatan lama sudah beroperasi sejak tahun 1869 dan sebelum Jembatan Brawijaya dibangun tepat disamping jembatan lama, sering terjadi kemacetan di atas jembatan lama. Dengan adanya Jembatan Brawijaya diharapkan dapat mengurai kemacetan kendaraan yang hendak menyebrang dari sisi barat sungai ke sisi timur sungai ataupun sebaliknya. Saat ini, jembatan lama hanya boleh dilewati oleh kendaraan beroda dua.
Selain itu perlu adanya pertimbangan dan kajian lebih dalam menentukan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, mengingat bahwa segala jenis sumber pembiayaan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga, pemerintah diharapkan juga mampu bijak dalam memilih alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan terus mengontrol agar kerja sama yang dilakukan tersebut bedampak positif dan berjalan sesuai rencana yang ada. Bahkan dengan besar harapan, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan non-konvensional tersebut, dengan begitu akan membawa Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia.
