Kalau gw ditanya “apa sih yang menjadi alasan utama belum berkembangnya pendidikan di Indonesia?”, gw 1000000% bingung gimana jawabnya. Soalnya, kekacauan pendidikan di Indonesia ada di hampir semua aspek, mulai dari fasilitas, kualitas guru, kebiasaan buruk para pelajar, sampai alokasi anggaran APBN/D untuk pendidikan yang luar biasa amburadul. Tapi sih, menurut gw ada yang masalah yang penting banget buat gw kupas, yaitu masalah internal sekolah.
Masalah internal sekolah di sini juga sangat luas, salah satu yang jadi jadi sorotan utama gw adalah alokasi anggaran yang diselewengkan oleh pihak sekolah. Mungkin lo semua tau bahwa setiap sekolah mendapat dana BOS (APBN, APBD, Dekon) untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi pasti dikit banget dari lo yang tau bahwa ternyata dana bantuan pemerintah itu banyak diselewengkan oleh pihak sekolah.
Rasanya gw gak perlu sebut nama sekolah yang bersangkutan, karena kalo gw sebut satu persatu mungkin gw butuh waktu seminggu 7 hari 7 malam buat nyebutin itu semua *lebay*. Satu hal yang pasti adalah penyelewengan dana ini terjadi di hampir semua sekolah negeri dan segelintir sekolah swasta. Dan gw akan memusatkan perhatian gw ke sekolah negeri.
Dana bantuan untuk sekolah dikirim langsung ke rekening sekolah, yang mana rekening sekolah itu diatasnamakan oleh 2 nama, yaitu kepala sekolah dan bendahara. Which untuk pencairannya pun harus dilakukan oleh kedua orang yang namanya tercantum di rekening sekolah yang bersangkutan. Lalu kemana perginya dana tersebut setelah dicairkan?
Ah tentu saja digunakan untuk kebutuhan sekolah, seperti listrik, ATK, gaji honorer, dan kebutuhan lainnya. Tapi tapi tapiiiiii, apa semua itu digunakan dengan benar? Sebelumnya kita hitung kasar pemasukan bantuan dari pemerintah untuk SMP Negeri. SMPN mendapat 3 bantuan BOS, bos pusat, bos provinsi, dan bos kota. Jumlah uang yang terbesar berasal dari bos pusat (APBN) sebesar 710.000 persiswa pertahun.
Jika gw ambil rata-rata jumlah siswa sekolah negeri sebesar 1000 anak, maka untuk 1 tahun pemasukan dari bos pusat SMPN sudah menginjak angka 710.000.000. itu bos pusat aja lhooo, gw belum hitung untuk bos provinsi dan kota. Hasil hitungan kasar gw, setiap sekolah SMP negeri dengan jumlah murid sekitar 1000an mendapat dana bantuan pemerintah lebih dari 1 miliar setiap tahunnya.
Kalau lo liat sepintas, mungkin jumlah 1 miliar itu tidak seberapa besar. Tapi lo harusnya inget, bahwa pengeluaran sekolah SMP negeri itu relatif kecil, karena >90% staf di sekolah negeri merupakan pegawai negeri yang DIGAJI PEMERINTAH. Oke, gw hitung kasar pengeluarannya:
- Pegawai honorer (perkiraan ada sekitar 8 pegawai honorer dan 2 penjaga sekolah), @1.000.000 – 2.000.000 perbulan, gaji honorer emang keciil boooo. Berarti pertahun habis sekitar kurang lebih 120.000.000 – 240.000.000
- Listrik, listrik sekolah negeri pake tarif sosial, jadi murce. Perkiraan sekitar 3.000.000 perbulan, 36.000.000 pertahun
- Biaya untuk kegiatan UTS dan UAS sekitar 100.000.000 pertahun
- Biaya transport untuk keperluan sekolah 50.000.000 pertahun
- Biaya ATK 50.000.000 pertahun
- Biaya cadangan untuk keperluan mendadak dianggarkan 75.000.000 pertahun
TOTAL SEKITAR 551.000.000 pertahun. Gila, ini gw hitung pakai hitungan kasar standar tinggi lho, maksudnya gw hitung pakai angka tertinggi yang kemungkinan dikeluarkan oleh sekolah SMP negeri. Jika pengeluarannya hanya sebesar itu, lalu kemana uang sisanya? Kemana ya? Ahhh, gw gak enak jawabnya. Mending lo Tanya ke dealer mobil, toko perhiasan, salon mahal, toko tas, toko jam, dan maskapai penerbangan aja deh. Ya lo bayangin aja sendiri, gimana ceritanya kepala sekolah yang gajinya di kisaran 10 jutaan bisa pake mobil matic harga ratusan juta, bisa pake jam tangan mahal, dan kalung yang saking beratnya sampe bikin kepala mereka nunduk.
Nah, dana yang tidak terserap ini sedikit banyak berpengaruh pada fasilitas sekolah. Dana yang seharusnya bisa terserap dengan maksimal malah diselewengkan. Ini baru dana BOS lhoo, dana bantuan lain seperti dana renovasi, pembangunan ruangan kelas, laboratorium pun tidak luput dari penyelewengan. Gw menjadi saksi bisu atas penyelewengan dana renovasi. Sekolah *sebut saja Ehem* mendapat dana renovasi bersih sekitar 180 juta. Tapi tau gak lo berapa dana yang terserap untuk renovasi? Tau gak? Gw rada gereget sih bilangnya. Oke, dana yang dipakai renovasi hanya sekitar 40 juta (hal ini berimplikasi pada renovasi yang carut). Gila gak tuh? Oke itu potret pendidikan yang kemungkinan besar hanya diketahui oleh orang yang terjun langsung di dunia pendidikan.
Lalu, apakah penyelewengan ini tercium KPK? SAMA SEKALI TIDAK. Badan pengawas keuangan cuma memeriksa laporan yang diberikan oleh setiap sekolah, bodo amat alokasinya, yang penting dalam laporan semua saldo dinyatakan terserap sesuai sasaran dengan indahnya. Oke, gw gak bermaksud apa-apa sih, gw cuma berharap kementerian pendidikan sekarang menerapkan monitoring berkala tentang alokasi dana, pemantauan yang terstruktur, peninjauan langsung ke sekolah tentang bukti nyata alokasi anggaran, dan lain-lain. MANAGEMEN PENGAWASAN ITU SANGAT PENTING.
BUKANKAH MASA DEPAN ITU KITA MENGUBAHNYA????
