Ucapan Abdullah Gymnastiar yang meminta Presiden Joko Widodo, Wapres, Ketua DPR, para anggota Parlemen, bahkan para jenderal untuk divaksin terlebih dahulu mendapat jawaban langsung dari Presiden. Secara tegas Presiden Joko widodo menyatakan kalau jauh-jauh hari dirinya bersedia bahkan kalau vaksin itu sudah siap maka beliaulah orang pertama yang divaksin.
Selain kesediaan Presiden untuk menjadi orang yang paling awal divaksin. Langkah-langkah lainya agar Covid tidak menjadi masalah yang menakutkan  lagi adalah ketersediaan vaksin secara gratis yang dapat menjangkau segala lapisan di masyarakat, baik kaya atau pun miskin harus mendapat pelayanan yang sama.
Anggaran besar pun harus tersedia jika ingin vaksinasi ini berjalan hingga ke penjuru tanah air. Tanpa adanya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga-lembaga terkait hanya akan memperlambat proses vaksinasi ini. Padahal virus Covid bergerak sangat cepat, sejalan dengan pergerakan manusia. Agar perekonomian bisa stabil di tahun 2021 akan lebih baik jika vaksinasi ini pun dimulai di akhir tahun 2020.
Namun di balik gencarnya pemerintah untuk menanggulangi masalah Covid-19 ini masih ada saja yang  meragukan langkah-langkah yang baik itu. Secara implisit, pernyataa Aa Gym juga sudah ada makna meragukan langkah yang diambil oleh Jokowi. Karena apa pun yang dilakukan orang lain akan senatiasa tidak akan diterima begitu saja, akan selalu menjadi gunjingan.
Kalau presiden yang terlebih dahulu divaksin akan ada yang mengatakan, pemimpin kok divaksin dahulu harusnya rakyatlah yang  diutamakan. Karena rakyatlah yang menjadi unsur negara paling penting, jikalau tidak ada rakyat maka tidak mungkin akan ada negara. Sehingga ketika orang pertama dan pejabat-pejabat tinggi lembaga negara melakukan vaksin pada masa pertama maka akan dianggap suatu kesalahan.
Namun jika rakyat yang diutamakan sementar Presiden, DPR, Tentara, Nakes diberi urutan paling belakang, suara sumbang pun akan keluar juga. Mengapa rakyat yang harus menjadi kelinci percobaan? Apa karena rakyat yang tidak mempunyai arti harus dikorbankan demi tujuan obat yang belum tentu 90% Â tingkat kemanjurannya. Jika berhasil nanti para penjual vaksinlah yang akan diuntungkan.
Jikalau sudah ada vaksin dan menunggu kesiapan segalanya, mungkin suara sumbang lain pun akan muncul mengapa begitu lama rakyat tidak divaksin apa menunggu seluruh orang terjangkit baru divaksin. Atau menunggu dulu tawar-menawar harga hingga sampai ke tangan dokter nanti baru akan diberikan.
Belum juga jika vaksin itu digratiskan, akan muncul juga suara, "Masak orang yang kaya raya mobil berderet-deret, rumah dimana-mana vaksin saja gratis."
Atau ada juga yang akan bilang, "Buat apa divaksin, seperti anak kecil saja."
Jikalau tidak digaratiskan alias setiap orang harus bayar maka akan keluar suara, "mosok untuk pengobatan di masa pandemi harus bayar, di mana tanggung jawab negara pada rakyatnya?"
Begitulah seterusnya jika hanya mengurusi orang yang tidak senang dengan langkah progresif yang sudah dilakukan presiden. Mengecilkan segala usaha yang berkepentingan untuk menyingkirkan wabah yang sudah menjadi pandemi ini sama saja tidak percaya bahwa segala penyakit ada obatnya. Bahkan lebih nyata dan ringan pun masih abai kita lakukan.
