Ridwan Kamil (RK) mulai jengah selalu dipanggil oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya dipanggil oleh Mabes Polri Rabu, 16 Desember 2020 kembali dirinya harus berurusan dengan kepolisian  Meskipun hanya sebentar tidak lebih dari dua jam, kata RK hanya melengkapi berkas dari Mabes takurung dirinya merasa disudutkan. Dirinya memberikan contoh kasus yang tidak sama perlakuannya yaitu Mahfud M.D., Gubernur Banten, dan pengelola Bandara.
Mahfud M.D. dipermasalahkan RK karena sebagai Menkopolkam telah memberikan izin Muhmmad Rizieq Sihab (MRS) untuk kembali pulang ke tanah air dan memberikan akses pulang hingga ke Petamburan. Tentunya pernyataan Mahfud M.D. mendasarkan  pada kenyataan setiap warga Negara yang masih mempunyai hak akan dilindungi oleh undang-undang untuk kembali. Namun yang menjadi permasalahan adalah setelah MRS di Petamburan banyak agenda yang di luar kewajiban Mahfud M.D. selaku menteri Koordinator Polkam. Dan juga kegiatan di Mega Mendung yang didatangi massa yang berjibun.
Megamendung yang masuk dalam wilayah kabupaten Bogor dan masih dalam teritorial Jawa Barat seolah-olah lepas dari pengawasan RK. Bahkan sebelumnya Ade Yasin ketika dimintai keterangan tentang kegiatan di Megamendung secara eksplisit menyatakan kalau kegiatan tersebut tanpa izin. Kegiatan yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah yang besar memang tidak dibenarkan perundang-undangan atau dalam Protokol Kesehatan Covid-19.
Kejenuhan pandangan RK terhadap dirinya serasa tidak adil juga berdasar fakta, Gubernur Banten adalah tempat bandara Soekarno Hatta berada belum mendapat pertanyaan apa-apa. Seharusnya pejabat daerah itu juga harus mendapat pertanyaan sederjat sama dirinya. Kalau perlu Kapoldanya juga harus dicopot sebagaimana Kapolda Jabar dan DKI. Demikian kira-kira argument yang dipakai oleh RK.
Bahkan pengelola bandara pun harus bertanggung jawab pada permasalahan MRS. Karena awal kegaduhan itu juga berawal dari sini. Ketika berjubelnya ribuan simpatisan FPI memenuhi jalan dan lobi hingga terjadi kerusakan yang mungkin tidak disengaja tanpa ada satupun dari pihak keamanan yang menindak paling tidak memperingatkan.
Dari sini logika RK yang biasanya encer mulai cair tidak lagi jernih. Mengharap segala permasalahan daerah harus ditangani pusat. Antisipasi masalah sangat minim dimiliki oleh seorang RK, pembelajaran dari situasi sebelumnya tidak juga dipakai. Sebelum kepulangan MRS sudah banyak baliho dan spanduk yang dipasang itu artinya memang masa yang sudah lama ditinggalkan pasti akan mengelu-elukan kedatangannya.
Kalau hanya menyandarkan pada kesadaran pengikut MRS agar tidak membuat kerumunan adalah hal yang luar biasa naifnya. Bahkan sama saja membiarkan banjir tanpa memberikan jalur lewatnya yang memadai pastilah akan terjadi kehancuran di mana-mana. Sehingga sedikit banyak publik pun seolah digiring pada asumsi jika RK selevel dengan Anies Baswedan, hanya beda wilayah kebijakan.
kebijakan yang sekilas tampak ada keinginan agar MRS bebas untuk menanamkan pengaruhnya.  Patut dipertanyakan kembali statmen RK yang ingin mengajak pejabat lainnya untuk meringankan argumennya yang mendasarkan pada kejadian secara berurutan kalau semuanya terangkai menjadi jalinan sebab akibat.  Sangat sahih pendapat itu, karena memang demikian faktanya tidak ada  satu pun kejadian di dunia ini yang bisa terlepas dan berdiri sendiri. Semua akan menjadi rangkaian, dan mejadi landscape utuh. Hanya saja sebagai seorang gubernur akankah melemparkan kesalahan diri sendiri dengan menyeret orang lain?
Tidak elok, keberpihakan pada satu golongan akan semakin sulit bagi RK untuk mengambil suatu kebijakan yang bernalar. Karena tampak benderang, setelah MRS ditahan banyak sekali gelombang demonstrasi yang berasal berbagai polsek dan polres di Jawa Barat. Jikalau RK bisa membaca situasi dirinya akan bergandengan dengan Kapolda jabar dan Kodam Siliwangi yang berada di wilayahnya untuk mencegah agar tidak terjadi kerumunan massa.
Konferensi yang dilakukan RK setelah dimintai keterangan di Polda Jabar itu juga semakin meneguhkan kalau Gubernur Jawa Barat itu tidak ingin disalahkan. Harus ada orang lain yang disalahkan seperti dirinya, minimal diperiksa. Keinginan agar menjadi tokoh clean sebagai persiapan di pemilihan Jabar pada periode berikutnya adalah taruhan. Bahkan kalau memungkinkan dengan keberadaan dirinya sebagai orang yang bisa menarik orang pusat Menkopolkam Mahfud M.D. sebagai orang yang juga disalahkan akan membuat kelompok yang anti pemerintah akan melirik pada dirinya.
Setelah statemen orang nomor satu di Jawa Barat itu, sedikit banyak orang akan terpengaruh untuk memberikan argumentasi mendukungnya. Dengan demikian proses hukum yang hanya akan menarik gubernur Jawa Barat, pejabat di Bogor, serta penyelenggara kegiatan di Megamendung merembet juga ke pemerintah pusat.
