Mohon tunggu...
Nurhasanah
Nurhasanah Mohon Tunggu... Pengajar

SDM Unggul Indonesia Maju

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

AMMI Dukung Perjuangan Papua untuk Keberlanjutan Otonomi Khusus

9 April 2021   11:30 Diperbarui: 9 April 2021   11:50 105 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
AMMI Dukung Perjuangan Papua untuk Keberlanjutan Otonomi Khusus
sumber gambar : https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ptthhi456/aliansi-mahasiswa-berharap-elite-tanah-air-berikan-teladan

Disclaimer: Tulisan ini merupakan asli tulisan saya sendiri. Dan sudah dimuat di beberapa media nasional. Saya bersaksi tulisan ini bukanlah plagiat dan saya siap mempertanggungjawabkanya.

JAKARTA-Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) menyatakan dukungan dan solidaritas atas apa yang diperjuangkan Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia (AMMPI) Provinsi Papua yang menggelar aksi unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, belum lama ini. AMMI menyatakan, apa yang yang diperjuangkan AMMPI merupakan bukti bahwa generasi muda juga peduli dengan nasib masyarakat dan kehidupan bangsa.

Tidak hanya menyatakan salut, Ketua AMMI, Nurkhasanah, secara khusus juga menyoroti dukungan dan tuntutan AMMPI yang disampaikan ketuanya Ali Kabiay, saat berunjuk rasa. Menurut Nurkhasanah, dukungan AMMPI untuk berlanjutnya Otonomi Khusus (Otsus) serta pemekaran daerah otonomi baru bagi Papua merupakan pemikiran kaum muda atas pilihan-pilihan terbaik berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan. Untuk itu, Nurkhasanah mendukung sikap tersebut dan berharap AMMPI terus memperjuangkan otsus dengan konsisten.

"Sebagai sesama generasi muda, kami bisa mengerti dan ikut merasakan apa yang juga menjadi kepedulian teman-teman AMMPI yang secara langsung ikut merasakan suasana aman, damai dan kondusif yang tumbuh dalam kondisi Otsus, yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah Papua melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga," Ujar Nurkhasanah.

Berkaitan dengan tuntutan AMMPI agar pemerintah pusat melakukan pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Nurkhasanah meyakini bahwa wilayah otonomi baru akan memungkinkan warga Papua melakukan percepatan pembangunan. Hal itu berkaitan erat dengan begitu luasnya wilayah masing-masing daerah di Papua, sehingga bila dilakukan pemekaran dengan membangun daerah-daerah otonomi baru, prakarsa dan keberlanjutan pembangunan bisa lebih dipercepat sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Tuntutan adanya pemekaran dan membentuk daerah-daerah otonomi baru itu juga secara langsung menegaskan bahwa warga Papua saat ini benar-benar merasakan dampak positif dari adanya otonomi khusus (Otsus),"Ujar Nurkhasanah. Karena itu, ia tidak merasa heran bila AMMPI, sebagaimana juga sekian banyak lembaga dan organ kemasyarakatan Papua lainnya selama ini mendukung berlanjutnya pelaksanaan Otsus.

"Bila tidak merasakan manfaatnya, kan mana mungkin dukungan yang muncul begitu kuat dan dominan?" kata Nurkhasanah. Ia bahkan meyakini, Otsus adalah sebuah prakondisi mutlak untuk berlanjutnya pembangunan, karena menjadikan Papua wilayah yang aman serta kondusif.  

Sebagaimana dirilis berbagai media massa lokal dan nasional, belum lama ini Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia (AMMPI) Provinsi Papua menggelar untuk rasa mendukung keberlanjutan Otsus dan menuntut pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Salah satu alasan yang saat itu dikemukakan Ketua AMMPI Ali Kabiay, karena kedua hal itu telah terbukti dapat merangsang kemajuan di berbagai daerah di Papua.

Sebenarnya saat berunjuk rasa itu pun AMMPI tidak hanya mengangkat dua masalah tersebut. AMMPI juga mengangkat 10 poin persoalan yang akan mereka teruskan kepada Komisi 1 DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Selain soal dukungan bagi keberlanjutan Otonomi Khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta pemekaran di wilayah tersebut, AMMPI antara lain juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi, meningkatkan status teroris bagi OPM yang banyak melakukan upaya pengacauan keamanan dan kegiatan teros, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait anggaran Rapat Dengar Pendapat yang mereka pergunakan.  [ ]

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x