Nugroho Saputro
Nugroho Saputro

Kuli partikelir. Tukang foto dan Belajar menulis untuk mengasah pengetahuan

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Mengenal 6 Guru Besar Hukum Terbaik di Indonesia

18 Maret 2016   16:16 Diperbarui: 18 Maret 2016   23:01 41 1 0

Apa itu guru besar dan apa bedanya dengan Professor?

Menurut UU No.14 Tahun 2005 Pasal 1 (satu) Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Sedangkan definisi professor dari Wikipedia adalah sebagai berikut :

Profesor (Latin: "Seseorang yang dikenal oleh publik berprofesi sebagai pakar"; bahasa Inggris: Professor) (atau prof secara singkat) adalah seorang guru senior,dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan perguruan tinggi ataupun universitas. Di Indonesia, gelar Profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis.

Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Butir 3, menyebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jika sebelumnya dosen dengan gelar akademis magister (S2), bahkan sarjana (S1) bisa menjadi guru besar/profesor, maka sejak tahun 2007 hanya mereka yang memiliki gelar akademik doktor saja yang bisa menjadi profesor. Hal ini disebabkan, karena hanya profesor inilah yang memiliki kewenangan untuk membimbing calon doktor.

Dari beberapa Guru Besar atau Professor hukum di Indonesia ada beberapa yang harus kita ketahui karena keunikan dan kecerdasan mereka di beberapa ilmu hukum.

1. Prof. Erman Rajagukguk (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)

[caption caption="Prof Erman Radjagukguk"]

[/caption]

Sumber Foto : HukumOnline.com

Prof. Erman Rajagukguk (Erman) lahir di Padang pada 1 Juni 1946. Beliau mendapat gelar S.H. (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1975 dan kemudian disumpah menjadi seorang advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun yang sama. Beliau membuka kantor konsultan hukum Erman & Associates (1975-1980) dan menjadi Konsultan Hukum pada Adnan Buyung Nasution & Associates pada 1980—1982. Selama 1975—1980, Prof. Erman dipercayai sebagai redaktur majalah “Hukum dan Pembangunan” Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau lalu melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of Washington School of Law, Seattle, pada 1984, dan gelar Doktor (Ph.D.) pada 1988 dari universitas yang sama.

Sepulangnya ke Indonesia, Prof. Erman kembali berkegiatan sebagai konsultan hukum dan memberi kuliah di berbagai universitas. Beliau kemudian diangkat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1990—1994. Pada 1997, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi Direktur Jendral Hukum & Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebelum diangkat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia hingga April 2005. Prof. Erman juga dipercayai sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000—2004.

Prof. Erman menerima penghargaan dari University of Washington Chapter of The Order of the Coif pada 28 November 2001 sebagai penghargaan atas kesetiaan beliau pada dunia akademis dan pengabdian beliau pada masyarakat. Sejak menjadi seorang Guru Besar, beliau telah menjadi promotor bagi 40 doktor Ilmu Hukum, 11 diantaranya kemudian menjadi Guru Besar.

2. Prof. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran)

[caption caption="Prof Romli Atmasasmita"]

[/caption]

Sumber Foto : HukumOnline.com

Guru Besar Hukum Pidana dan Arsitek KPK

Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH, LLM, dikenal sebagai aktivis antikorupsi dari kalangan akademik yang amat vokal. Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ini selain Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), dia juga tim ahli United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB Melawan Korupsi). Dia juga tercatat sebagai tim ahli United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pada masa persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ayah lima anak ini ditnujuk menjadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPK, yang kemudian memilih Taufiequrrachman Ruki selaku Ketua.

Di era pemerintahan Presiden Megawati, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) ini terlibat sebagai anggota Tim Perumus UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang berlaku sampai sekarang untuk menjerat para koruptor. Dia acapkali hadir sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara korupsi yang keterangannya selalu dianggap memberatkan terdakwa. Ketika KPK digugat menyangkut eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Romli menjadi saksi ahli yang pro keberadaan Pengadilan Tipikor.

Pria kelahiran Cianjur, 1 Agustus 1944 tersebut, kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Perumus RUU Pengadilan Tipikor yang belum disahkan sampai saat ini. Mahkamah Konstitusi memberi waktu sampai Desember 2009 untuk pengesahan Rancangan UU tersebut menjadi UU.

Jika melihat perjalanan karir Prof. Romli, orang bisa membayangkan betapa cerdasnya dia. Romli alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), tahun 1969, penyandang Master of Laws dari University of California, Berkeley, tahun 1981, dan Doktor dalam ilmu hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Gajah Mada, tahun 1996.

Terhitung 1 Mei 1999, Surat Keputusan Menteri Mendidikan dan Kebudayaan No 35761/A.II.IV.1/KP, tanggal 30 April 1999, mengangkat Romli sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana UNPAD. Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, periode pertama (2005-2008).

Karirnya dimulai sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Unpad (1971 -saat ini). Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pasundan (1976-1980), Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unpad (1983-1989), Ketua Jurusan Hukum Pidana (1985-1988). Guru Besar dan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Hukum UNPAD. Di luar kampus, dia menduduki berbagai jabatan, antara lain Koordinator Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM (1998-2000), Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen dan Hukum dan Perundang-undangan (1998-2000). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM (2000-2002), Kepala Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM (2002-2004).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3