Sebelum melanjutkan artikel ini ada disklaimer dari saya bahwa ini sekedar diskusi sehingga bukan sebagai sebuah putusan hukum yang bersifat tetap atau inkracht kata ahli hukum. Ada pertanyaan menyebar bahwa kalau di anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau anaknya anak perusahaan alias cucu BUMN, apakah juga termasuk bekerja atau dipekerjakan di BUMN?
Kalau melihat infografis berikut, sepertinya kok bukan.
BUMN diatur oleh UU BUMN No. 19 Tahun 2003 yang mengatur entitas organisasi BUMN induk. Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."
Artinya seluruh atau sebagian besar, minimal 51%, modalnya adalah "penyertaan langsung" dan asal dari modal tersebut adalah "kekayaan negara yang dipisahkan".
Karena kekayaan negara yang dipisahkan, maka asetnya menjadi milik negara namun dicatatkan terpisah.
Dalam konteks organisasi, anak atau cucu perusahaan, sahamnya "tidak dimiliki' oleh negara, melainkan dimiliki oleh "BUMN".
Demikian halnya rapat umum pemegang saham RUPS, kewenangan terbesar dalam organisasi tidak dihadiri atau dihadirkan unsur pemerintah yang adalah Menteri Keuangan, namun pemegang saham yang eff officio atau secara kedinasan ditugaskan untuk menjadi komisaris di anak atau cucu BUMN tersebut.
Maka, anak dan cucu BUMN bukanlah BUMN. Apakah Anda setuju, atau tidak?
Diskusi terbuka selamat berpikir lebih lanjut saya mau ziarah wali songo. (02/07/2021-Endepe)
