Politik

Duan Lolat: Sebuah Kearifan Lokal

1 April 2014   00:14 Diperbarui: 26 November 2015   05:00 1377 1 2

Ilustrasi Laki-laki Tanimbar

(Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbambon/2014/06/04/etnografi-orang-tanimbar)

 

Duan Lolat: Sebuah Kearifan Lokal

Oleh: Nikolaus Powell Reressy

 

Pengantar

Dalam kehidupan masyarakat Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah sejak lama terpelihara sebuah nilai kekerabatan yang disebut sebagai duan lolat. Drabbe (1928 dan 1989), Bohm (1995), Koritelu (2009), Pangemanan dan Bohm (2011), de Jonge dan van Dijk (2011), Lerebulan (2011), dan Wuritimur (2012) adalah sekelompok orang yang telah meneliti dan menulis nilai duan lolat. Dalam tulisan-tulisan tersebut diterangkan bahwa secara harfiah, kata duan berarti tuan atau pemilik suatu barang. Tuan atau pemilik ini berfungsi sebagai pelindung terhadap barang itu. Sementara itu kata lolat berarti penerima suatu barang. Pelembagaan nilai duan lolat terjadi pada proses perkawinan adat, dimana duan merupakan predikat yang diberikan kepada kelompok keluarga yang bertindak sebagai pemberi perempuan, sedangkan lolat adalah predikat bagi kelompok keluarga yang bertindak sebagai penerima perempuan.

         Hubungan kekerabatan duan lolat di atas tersimbol dalam berbagai bentuk barang pemberian, baik dari pihak duan maupun dari pihak lolat, yang berlangsung secara makanik dalam setiap peristiwa kehidupan masyarakat Tanimbar. Peristiwa-peristiwa dimaksud berlangsung di sepanjang kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, perkawinan, pembangunan rumah, sampai pada kematian. Pihak duan biasanya berkewajiban untuk memberikan pakaian dan perlengkapannya, termasuk juga bahan makanan berupa beras dan umbi-umbian, kepada pihak lolat. Sementara itu, pihak lolat berkewajiban untuk memberikan lauk-pauk seperti daging dan minuman sopi (tuak khas Tanimbar) kepada pihak duan.

         Barang yang diberikan, entah oleh pihak duan maupun lolat, juga bisa dalam bentuk benda-benda adat seperti kain tenun, perhiasan adat, gading gajah, dll, yang disesuaikan dengan peristiwa kehidupan yang sementara dihadapi.[1] Seiring perkembangan waktu, bentuk barang pemberian pun mengalami beragam variasi. Karena semakin langkanya benda-benda adat yang ada di masyarakat bila dibandingkan dengan semakin banyaknya peristiwa adat yang berlangsung, serta dengan berubahnya selera dan gaya hidup masyarakat, saat ini tidak jarang barang pemberian dimaksud dikonversi dalam bentuk barang hasil industri—misalnya kain tenun diganti dengan kemeja, atau sopi diganti dengan bir atau minuman beralkohol lainnya. Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, barang pemberian pun telah dikonversi dalam bentuk uang yang pagunya sangat beragam dan dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan.

         Dalam studi ilmu sosial, para sosiolog menyebut hubungan kekerabatan seperti ini sebagai hubungan kekerabatan yang dimotori oleh solidaritas mekanik, dimana suatu komunitas akan bergerak secara mekanik untuk memberikan bantuan manakala ada peristiwa tertentu—baik peristiwa suka maupun peristiwa duka—yang menimpa salah satu anggota komunitasnya. Tὅnnies (di dalam Weber, 1949; Tὅnnies, 1963; dan Sztompka, 2011) menyebut masyarakat seperti ini sebagai masyarakat gemeinschaft yang banyak dijumpai pada negara-negara agraris dan pada negara-negara yang sedang berada dalam tahap transisi dari agraris menuju industrialisasi. Masyarakat gemeinschaft akan selalu berusaha secara mandiri untuk memecahkan setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Proses pemecahan masalah akan berlangsung secara kekerabatan atau secara paguyuban dengan berorientasi pada nilai-nilai ikatan keluarga, adat istiadat, dan agama yang hidup di dalam lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, masyarakat gemeinschaft mengusung falsafah hidup gotong royong sebagai arus utama dalam kehidupan sosialnya. Tὅnnies menambahkan bahwa seiring arus modernisasi, masyarakat gemeinschaft akan berubah wajah menjadi masyarakat gesellschaft yang mengandalkan institusi negara dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Proses pemecahan masalah akan berlangsung secara patembayan dengan mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas dan nilai-nilai hukum positif yang berlaku. Masyarakat jenis ini banyak dijumpai pada negara-negara industri maju dan sebagian pada negara-negara transisi.

         Abdullah dan White (2001) dalam penelitian yang mereka lakukan di Desa Kaliloro, Kulonprogo, Yogyakarta, menyebut semangat gotong royong sebagai “resiprositas”, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keamanan sosial (social security) di masyarakat. Chambers (1987) juga menyebut gotong royong sebagai salah satu nilai pengetahuan setempat (local knowledge) yang dipakai oleh masyarakat Jawa untuk memecahkan setiap persoalan yang mereka hadapi. Chambers lebih lanjut menyebut hal ini sebagai self governing community. Sebelumnya, Geertz (1963) juga telah menyebut gotong royong sebagai sarana untuk menciptakan social security di masyarakat Jawa. Melalui gotong royong, masyarakat Jawa mampu menciptakan tertib sosial (social order) melalui pemenuhan kebutuhan individu secara bersama-sama.

         Nilai gotong royong, sebagaimana disampaikan di atas, sudah jamak dianut oleh masyarakat agraris di Indonesia. Di Tapanuli, gotong royong dikenal dengan istilah marsiurupan, di Minahasa disebut mapalus kobeng, di Maluku Tengah disebut masohi, di Sumbawa disebut pawonda, di Madura disebut long tinolong, di Jawa Barat disebut liliuran, di Sumatera Barat disebut julojulo, sedangkan di Bali dikenal dengan sebutan subak. Masih dalam konteks yang hampir sama, meskipun memiliki varian yang berbeda, semangat gotong royong ini lah yang sebenarnya dianut oleh nilai duan lolat.

 

Pergeseran Nilai

Peristiwa globalisasi yang berlangsung secara masif di negeri ini telah membawa dampak tersendiri bagi perkembangan nilai duan lolat. Sebagaimana telah dikonstruksi oleh para leluhur, sejatinya nilai duan lolat bertujuan untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar. Hal ini karena di dalam nilai duan lolat itu hidup semangat gotong royong, sebagaimana dijelaskan di atas. Semangat gotong royong ini lah yang seharusnya dipakai oleh masyarakat Tanimbar sebagai alat untuk menciptakan social security, mewujudkan social order dan mencapai kesejahteraan bersama. Namun, saat ini nilai duan lolat telah jauh menyimpang dari makna yang sebenarnya. Telah terjadi pergeseran makna duan lolat di masyarakat. Tanggungan adat yang tadinya dilakukan dengan semangat gotong royong demi berbela rasa, telah bergeser menjadi semangat konsumtif.[2]

         Telah terbangun pula mekanisme evaluasi dan kontrol yang ketat di masyarakat, sehingga ketika tanggungan adat yang diberikan tidak dipenuhi atau bahkan tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang bersangkutan—entah duan maupun lolat—akan mendapatkan sanksi secara adat maupun secara sosial. Secara adat, mekanisme evaluasi dan kontrol ini dibungkus dengan kisah-kisah mistis yang kental, sehingga memiliki makna yang begitu kuat dan mendalam. Misalnya, ketika pihak lolat tidak memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kemarahan dari pihak duan, maka akan ada musibah (sakit penyakit, sampai pada kematian) yang menimpa pihak lolat. Menariknya, berbagai kasus yang muncul di masyarakat akibat terganggunya relasi duan lolat semakin menjustifikasi hal ini. Selain itu, secara sosial, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sudah tentu akan dikucilkan dari paguyuban. Mereka akan dianggap sebagai pecundang dan tidak memiliki harga diri di mata adat.

         Sebagai akibat dari mekanisme evaluasi dan kontrol yang begitu ketat di atas, sebagian besar pendapatan keluarga kemudian dialokasikan untuk memenuhi tanggungan adat dimaksud. Akibat lanjutannya, berbagai kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan yang seharusnya mendapatkan prioritas, menjadi terabaikan. Padahal, dalam perspekif Kebijakan Sosial, ketika kearifan lokal yang dianut oleh suatu masyarakat telah menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan, maka di saat yang bersamaan masyarakat tersebut telah terjebak di dalam “lingkaran setan kemiskinan” (vicious circle of poverty). Mereka akan terus hidup tanpa jaminan kesehatan dan pendidikan yang baik sehingga kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki akan terus menurun dan tidak memiliki daya saing. Akibat lanjutannya, mereka akan memiliki produktivitas yang rendah, dan kalau pun mereka memiliki pendapatan, maka pendapatan mereka sudah pasti rendah dan tidak akan banyak berarti untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Begitu seterusnya. Ini lah jebakan lingkaran setan kemiskinan dalam perspekif Kebijakan Sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.

Sumber: Diadaptasi dari Rakhmat (1999: 75)

         Sementara itu, dalam perspektif Ilmu Ekonomi, dengan semakin rendahnya pendapatan masyarakat—karena sebagian besar harus digunakan untuk membiayai tanggungan adat dimaksud—akan berakibat pada semakin rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi akan berakibat pada keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal, yang berakibat pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas akan semakin menyebabkan rendahnya pendapatan. Begitu seterusnya. Ini lah jebakan lingkaran setan kemiskinan lainnya, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4