Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.
Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.
WHO bersama International Labour Organization (ILO), Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) pada Oktober 2020 menyatakan bahwa disrupsi sosial ekonomi akibat Covid-19 amat besar. Puluhan juta orang dapat jatuh menjadi amat miskin. Jumlah orang kurang gizi di dunia yang pada Oktober 2020 diperkirakan 690 juta orang akan bertambah 132 juta lagi sampai akhir 2020.
Dunia usaha mengalami tantangan yang sangat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi risiko kekurangan uang dan atau kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatannya. Sektor ekonomi informal juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, begitu juga pekerja migran menghadapi situasi ekonomi yang berat dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka.
Ekonomi dan kesehatan
Setidaknya ada tiga aspek yang dapat dilakukan dari sudut ekonomi dan juga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Pertama, pandemi ini menjadi semacam alarm pengingat kita semua bahwa program Universal Health Coverage (UHC) memang harus diterapkan secara luas di suatu negara, setidaknya meliputi tiga area. Pertama adalah menanggulangi ketidak merataannya pelayanan kesehatan, termasuk juga tentang penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan alat dan obat. Berikutnya adalah menjamin ketersediaan dan kesinambungan anggaran untuk pelayanan kesehatan, serta area menggalakkan keterlibatan sektor swasta.
Aspek kedua dalam hal ekonomi dan kesehatan adalah perkembangan teknologi digital. Di masa pandemi sekarang ini berkembang sekali pelayanan kesehatan secara digital, konsultasi lewat email atau WA, telemedisin dan berbagai platform digital lainnya. Sesudah pandemi berakhir nanti maka akan baik kalau teknologi digital kesehatan ini dapat terus dikembangkan, mumpung sekarang sudah diterima luas oleh masyarakat. Tentu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu mempersiapkan diri sejak sekarang supaya momentum ini dapat menjadi semacam hikmah dibalik tantangan kesehatan selama masa pandemi.
Aspek ketiga ekonomi dan kesehatan adalah kembali menunjukkan tuntutan perlunya keamanan kesehatan. Dalam skala nasional ini dapat meliputi perlindungan dan pemberdayaan seluruh warga negara terhadap masalah kesehatan, apalagi seperti pandemi sekarang ini. Juga mencakup kegiatan proteksi sosial, ketahanan dan keamanan pangan. Antara lain sesuai konsep dari kebun sampai ke piring. Serta kesetaraan gender dan perhatian pada kaum muda dalam pembangunan kesehatan.
