Memaknai Hari Lahir Pancasila di Tengah Pandemi

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, kini dijadikan hari libur nasional setelah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Namun, mungkin masih banyak yang salah menafsirkan jika Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah sama. Hari Lahir Pancasila diperingati sebagai hari Bung Karno mencetuskan gagasan tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober dan berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI. Lalu apa kaitan antara Hari Lahir Pancasila dan pandemi Covid-19?

Akhir-akhir ini kita sering dibuat geleng-geleng kepala, kesal, bahkan geram oleh berbagai kelakuan anak bangsa, generasi muda penerus bangsa yang makin hari bisa dikatakan makin membuat resah. Mulai dari kasus bullying yang makin terang-terangan, prank yang dilakukan tanpa rasa empati, hingga yang baru-baru ini kasus influencer yang tak menerapkan social distancing dan menjaga kebersihan seperti anjuran pemerintah. Hal-hal tersebut, dilakukan dengan sadar, dan mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Belum lagi dengan banyaknya berita hoax yang tersebar dan menyebabkan ketakutan di masyarakat. Apalagi masih jelas dalam ingatan kita, bagaimana sempat terjadi adanya oknum masyarakat yang menolak jenazah yang terindikasi Covid-19 untuk dikuburkan di lingkungannya. Hal-hal ini dapat merusak solidaritas, bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ditambah lagi dengan merosotnya perekonomian kita kini yang mengakibatkan PHK masal, nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sebagai individu maupun sebagai warga negara seolah sedang diuji. Sejauh mana kontribusi kita untuk memutus rantai Covid-19 ini.

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Namun, dari banyak dan carut-marutnya masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi ini, banyak pula cara masyarakat Indonesia untuk memeranginya. Pada pengamalan Sila Ketuhanan yang Maha Esa, umat Islam terasa diuji dengan dilarangnya beribadah di masjid,termasuk juga kajian-kajian rutin, apalagi di bulan suci Ramadhan tahun ini. 

Namun, keterbatasan interaksi secara langsung ini disiasati dengan menggunakan beragam aplikasi. Kajian-kajian kini banyak dilakukan secara online, dan bisa jadi malah memperluas sebaran dakwah karena menggunakan platform digital. Selain itu, saat Hari Paskah di bulan April lalu, Keuskupan Agung Jakarta juga mengadakan misa dan ibadah online dan live streaming.

Begitu pula dalam pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Contoh paling nyata misalnya, melalui penggalangan dana yang diinisiasi oleh para influencer sosial media, seniman, pemerintah daerah dan pusat, hingga berbagai komunitas masyarakat yang diperuntukkan bagi tenaga medis dan masyarakat terdampak. 

Misalnya seperti yang dilakukan oleh para penjahit dari Kota Malang yang membuat baju hazmat bagi tenaga medis, atau ibu-ibu PKK di Mesuji yang membuat masker kain gratis yang dibagikan kepada masyarakat sekitar. Menandakan masih tingginya semangat gotong-royong, nilai-nilai dasar bangsa masih bergelora, dengan berlomba-lomba ingin membantu saudara setanah air yang sedang dihimpit kesulitan.

Pengamalan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap anjuran pemerintah. Meskipun kini, setelah beberapa bulan perintah social distancing pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan sejak Bulan April di beberapa kota dan provinsi sudah banyak dilanggar oleh masyarakat. 

Dari data Dishub DKI Jakarta saja, sudah ada lebih dari 40.000 pelanggaran PSBB, belum lagi di kota-kota lainnya. Mungkin ini pula lah salah satu penyebab kasus Covid-19 makin meningkat. Merujuk data dari Kemenkes RI, tercatat hingga 20 Mei 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 19.189.

Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasa-rasanya sila terakhir ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dari data BPS tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25,14 juta orang, atau 9,41 persen dari total penduduk Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya Covid-19, Menteri Keuangan mengatakan bahwa skenario terburuknya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4 persen. Artinya, berpotensi pula pada makin meningkatnya angka kemiskinan.