Setelah memperkuat pemahaman tentang advokasi itu sendiri, kita harus mengenali sistem kebijakan publik sebagai objek. Sebab, dengan kata lain, advokasi sebenarnya hanyalah  salah  satu  dari  perangkat  sekaligus  proses  demokrasi yang dapat dijalankan oleh warga Negara untuk mengawasi dan melindungi  kepentingan  mereka  dalam  kaitannya  dengan  kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Maka, seperti yang diuraikan oleh Roem Topatimasang tentang kerangka analisis yang berguna untuk memahami kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum, diantaranya:
1. Isi hukum, yakni penjabaran tertulis yang tertuang dalam perundang- undangan atau peraturan pemerintah. Hal ini  lebih  menekankan  pada aspek tekstual yang berlaku.
2. Tata laksana hukum, yakni mencakup lembaga-lembaga hukum.
3. Budaya hukum, yakni persepsi terhadap isi dan tata laksana hukum. Pada bagian ini lebih menekankan aspek kontekstual.
Pentingnya aspek  budaya  hukum  dalam  menggiring  opini  dan  pergerakan adalah penting. Bagaimana seorang advokator mampu menyampaikan pesan dengan cara layaknya provokator, bukan kiai, lurah, maupun aparat lain. Untuk itu, kegiatan advokasi akan jauh lebih baik  jika hanya terfokus pada satu masalah atau isu kebijakan strategis tertentu.
Langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk lingkaran inti. Berhubung persoalan  advokasi  adalah  perjuangan  antara menang dan kalah, bukan benar dan salah, maka lingkar inti ini adalah perancang strategi sekaligus tongkat komando utama yang setiap saat  di  markas besar pusat selama proses advokasi berlangsung.
Selanjutnya, sebagai tugas pertama dari lingkar inti adalah memilih isu strategis, dengan indikator:
1. Seberapa penting dan mendesak
2. Penat dengan kebutuhan sebagian masyarakat yang sudah lama terabaikan hak hidupnya
3. Memang akan berdampak  positif terhadap perubahan kebijakan- kebijakan publik yang mengarah pada perubahan sosial  yang  lebih baik.
4. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan  dicanangkan oleh  lingkar inti sendiri. Meskipun dalam kenyataannya,  belakangan  ini  pemilihan  isu  strategis lebih dulu dilakukan daripada pembentukkan lingkar inti.
