Penurunan Defisit APBN Indikasi Runtuhnya Keyakinan terhadap Tesis Keynes

Dua tahun akhir pemerintahan Jokowi, defisit APBN direncanakan cenderung menurun.  Selama periode 2018-2019 defisit anggaran direncanakan menurun dari 2.19% PDB (Produk Domestik Bruto), menjadi 1.6-1.9%. Sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi direncanakan meningkat dari 5.4 % menjadi 5.4-5.8%. 

Dengan perencanaan APBN seperti ini, maka kemampuan defisit atau utang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 3,21% menjadi 3.8 -- 3.9 %.  Ini artinya pemerintah merencakan defisit APBN 2018 dan 2019 makin rendah, sedangkan  pertumbuhan ekonominya makin tinggi.  Dengan kata lain, selama dua tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah meninggalkan Tesis Keynes sebagai pencipta APBN defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Tidak Ada Bukti Tesis Keynes 

Keynes seorang ekonom sisi permintaan (demand site economic) penemu APBN defisit dengan menciptakan utang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.  Selama periode pemerintahan SBY, yaitu 2005 sd 2014, defisit anggaran berkisar 0.1 sd 2.2% PDB  dengan  rata-rata 1.2% PDB, sedangkan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi yaitu 2015 -- 2017 meningkat berkisar 2.5 sd 2.6% PDB dengan rata-rata 2.57 % PDB.  Selanjutnya pertumbuhan selama  periode pemerintahan SBY berkisar 4.70 sd 6.38 % dengan rata-rata 5.74% dan selama tiga tahun pemerintahan JKW berkisar 4.88 sd 5.07 % dengan rata-rata 4.98%.  

Selama periode pemerintahan SBY kemampuan utang untuk menciptakan pertumbuhan PDB berkisar 2.83 sd 5.91% dengan rata-rata 4.50%, sedangkan selama tiga tahun pemerintahan JKW berkisar 2.28 sd 2.50% dengan rata-rata 2.42%.  

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemampuan utang menciptakan pertumbuhan pada pemerintahan SBY hampir 2 kali lipat dibanding pemerintahan JkW.  Defisit anggaran pada tahun 2018 turun menjadi 2.19% PDB dibanding tahun sebelumnya, tapi ekonomi tumbuh lebih tinggi menjadi 5.06%.  Fakta ini mengkonfirmasi bahwa makin tinggi defisit makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Hasil regresi antara defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2017 tidak memberikan dukungan terhadap tesis Keynes.  Dengan demikian kebijakan fiskal melalui APBN defisit bukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Logika Ekonomi Penurunan Defisit APBN 

APBN defisit merupakan kebijakan ekonomi andalan pemerintah Jokowi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan, menurunkan kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja.  Penurunan defisit pada APBN 2018 dan 2019 dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi menurut saya tidak memiliki dasar logika ekonomi yang kuat karena kondisi ekonomi tahun 2018 dan 2019 diprediksi tidak lebih baik dibanding kondisi ekonomi tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi yang ditandai oleh rapuhnya pilar ekonomi eksternal kita seperti pelemahan rupiah dan defisit transaksi berjalan yang berakselarasi dan berlanjut.  

Penurunan defisit ABPN 2018 dan 2018 menurut analisis saya adalah respon atas desakan publik untuk menurunkan utang pemerintah yang terus meroket, serta mulai runtuhnya keyakinan pemerintah atas tesis Keynes untuk perencanaan fiskal karena memang tidak terbukti.  Dua tahun pemerintahan SBY dengan menggunakan APBN defisit ternyata tidak memberikan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.   

Kita patut bersyukur karena pemerintah telah meninggalkan APBN defisit di akhir pemerintahannya.  Walaupun harus mengorbankan ratusan trilliun rupiah akibat in-efisiensi APBN defisit tiga tahun sebelumnya.  Seandainya dua tahun pemerintahan SBY dalam perencanaan ABPN defisit dijadikan pelajaran bagi pemerintahan Jokowi mungkin in-efisiensi tidak perlu terjadi.  Tapi yang lalu biarlah berlalu........ Semoga pemerintahan ini sukses mengurangi utang tapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.  Insya Allah............!!!!!