Ekonomi

Pilkada Jabar 2018: Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi Mengerem Inflasi

14 Maret 2018   08:30 Diperbarui: 14 Maret 2018   09:38 378 0 0

Oleh : Nita Meiliana Sulastri/Statistisi Pelaksana Lanjutan 

Pesta demokrasi akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018 serentak. Namun perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ibarat dua sisi mata uang bagi perekonomian Jawa Barat. Berkah positif mengerek pertumbuhan ekonomi, sebaliknya juga berpotensi mengungkit laju inflasi.

Semarak pesta demokrasi yang berlangsung di 17 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur tingkat provinsi di Jabar bakal dibarengi dengan 'banjir uang'. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang adanya politik uang, setiap calon punya beragam cara untuk menarik simpati massa.

Uang yang beredar pun diperkirakan tak kecil. Efek musiman terhadap perekonomian seiring kontestasi Pilkada wajib dikelola.

Terindikasi bahwa pilkada menjadi satu pemicu menopang pertumbuhan, kendati efeknya tidak signifikan. Pengaruh yang aan dirasakan adalah pada penghitungan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) jabar nanti.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) bahwa perkiraan dari efek musim politik hanya menyumbang 0,4% terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar. Saat ini, PDRB Jabar telah mencapai Rp300 triliun, sedangkan penambahan sirkulasi uang dari kontestasi politik di regional berkisar Rp10 triliun untuk seluruh wilayah.

Kesimpulannya bahwa laju pertumbuhan Jabar tetap disangga kegiatan investasi, konsumsi, dan ekspor. Geliat pembangunan infrastruktur dan penyaluran anggaran sosial akan ikut mengungkit PDRB.

Sebaliknya, perputaran uang yang meningkat cepat seiring pilkada justru berpotensi memicu inflasi. Terlebih pada dua pekan awal tahun ini, tingkat inflasi Jabar telah menyentuh 0,44% (Data BPS,inflasi bulan Februari 2018)

Laju inflasi kian tidak terkendali akibat faktor harga pangan (volatile food). Kegagalan panen serta terjadinya bencana alam telah menggerus stok pangan.

Terkait potensi inflasi itu, ternyata suntikan keuangan baik dari pemerintah maupun kontestan pilkada memberi efek inflasi yang tak sedikit.

Persoalan klise seiring berlangsungnya pilkada yaitu praktik politik uang. Dengan dana besar, mesin politik secara langsung mendongkrak daya beli masyarakat. Adanya uang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat membuat masyarakat membelanjakannya di pasaran.

Kendala fundamental menghadapi peningkatan permintaan produsen yang terimbas seperti produksi kaos, spanduk ataupun makanan minuman selalu kewalahan. Alhasil, kesenjangan permintaan dan pasokan berbuntut kenaikan harga-harga. Inilah yang menjadi efek negative dari pilkada yang berlangsung.

Dikhawatirkan bahwa penyelenggaraan pilkada malah akan terus menggoyang harga-harga kebutuhan pangan dan lainnya. Terlebih, jika kontestan menerapkan kampanye yang populis tanpa memperhatikan gejolak harga, efeknya bakal besar.

Di sisi lain, ketidakstabilan harga ikut menebarkan keraguan bagi para pelaku usaha. "Mereka jadi semakin sanksi untuk merancang investasi tahun ini, sebab di awal tahun saja sudah fluktuatif," tutupnya.

KINERJA PARIWISATA

Salah satu wilayah yang menggelar pilkada adalah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berharap gelaran ini bisa berjalan aman dan kondusif sehingga tidak menganggu kinerja sektor pariwisata di kota itu. Tahun ini, Bandung menargetkan angka kunjungan 7,5 juta wisatawan.

Diharapkan bahwa  politik itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Semua kegiatan tetap berlangsung. Disbudpar Kota Bandung tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi kebudayaan dan ekonomi kreatif untuk menunjang pariwisata

Dengan banyaknya pusat wisata di Kota Bandung membuat indeks pariwisata Kota Bandung tergolong yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Disbudpar Kota Bandung Indeks pariwisata Kota Bandung mencapai 95,30. Angka itu memposisikan Kota Bandung di atas Denpasar 87,65 dan Yogyakarta 85,68

Pilkada serentak 2018 bakal diikuti oleh Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Hanya Kabupaten Indramayu yang masuk dalam Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan) yang tidak melaksanakan pilkada.

Dengan adanya peningkatan konsumsi dan belanja menjadi salah satu unsur peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning khususnya kota dan kabupaten yang melaksanakan pilkada. Tiap calon akan membuat spanduk, kaos, belanja periklanan, konsumsi dan lain lainnya selama tahapan pilkada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja serta menarik investor-investor yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2