nety tarigan
nety tarigan profesional

Bekerja dengan masyarakat khususnya anak dan perempuan untuk mendorong mendapatkan keadilan

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Seberapa Seksi Kasus Penyelesaian Pelanggaran HAM bagi Calon Presiden?

14 September 2018   06:00 Diperbarui: 14 September 2018   08:35 356 0 0

Pada tahun politik ini, setiap calon pemimpin negara ini mulai balapan untuk mendapatkan konstituen agar terpilih sebagai RI 1. Setiap calon mulai membentuk tim sukses dan mulai memetakan masalah dan tawaran jawaban atas masalah.

Masalah yang dipetakan biasanya terkait ekonomi, pengetasan kemiskinan, kesehatan, infrastuktur, pembangunan manusia, penegakan hukum serta penyelesaian kasus HAM dan para korban pelanggaran HAM.

Janji-janji calon RI 1 diejawantahkan dalam agenda-agenda pelaksanaan dimana dalam agenda tersebut juga masuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM termasuk penegakan hukumnya. Akan tetapi, fakta membuktikan sejak Presiden ketiga dimana masyarakat mulai menuntut pelanggaran HAM diproses secara hukum Sampai Presiden Jokowi belum berbuahkan  hasil yang manis.

Lalu apakah isu penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM akan diambil sebagai salah satu strategi bagi para calon RI 1 untuk dijadikan strategi pemikat para voters? 

Jawabnya pasti "iya," isu penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM pasti diambil Untuk dijual ke masyarakat untuk memilat voters walaupun para calon pemimpin negara Ini sangat mengetahui kesulitan Untuk menyelsaikan kasus tersebut bahkan bisa dikatakan paling sulit dibandingkan kasus lain. 

Mengapa? Karena kasus pelanggaran HAM selalu komunal yang dilakukan para kelompok powerful yang saat itu memimpin kepada kelompok marginal; selain itu negara yang harusnya atau wajib menyediakan, melindungi dan menghormati Hak masyarakat ternyata tidak bisa hadir dan melakukan peran dan bahkan menjadi pelaku dari pelanggaran HAM tersebut, sehingga untuk penegakan hukum menjadi sulit Karena artinya negara yang diwakili para penguasa harus bertanggungjawab

kemudian Karena proses pelanggaran HAM biasanya dilakukan top down sehingga perlindungan terhadap top atas nama negara menjadi penting Untuk menjaga citra negara, lalu pertanyaannya apakah negara mau mencari kambing hitam untuk menutupi network Ini? Tentu tidak.

Walau berbagai tantangan terjadi dan dapat dipastikan janji penyelesaian pelanggaran HAM tak akan terialisasi, tapi para calon RI 1 tetap akan mengusungnya Karena isu Ini sangat lekat dengan masyarakat termarginalkan tapi memiliki suara yang cukup besar untuk bisa mengait voters; dan jika kelompok Ini bersuara maka suaranya dapat memikat perhatian dunia kepada negara sehingga calon RI 1 bisa mendapat attention dari dunia dimana endorsement dunia penting Untuk calon sebagai legitimasi eksistensi.

Itu sebabnya isu penyelesaian pelanggaran ham tetap sexy bagi calon RI 1 Untuk dibawa menjadi agenda Jualan para calon.

Semoga siapapun presiden nya nanti, kasus penyelesaian  HAM  dapat terlihat progress.