Akankah Pengadaan Vaksin Covid-19 Dikorupsi? Ada yang Berani Tega?

Setelah sempat membuat masyarakat bingung karena ada gratis dan bayar (mandiri), akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan gratis untuk semua masyarakat. 

Ya, memang seharusnya begitu karena umumnya vaksin untuk suatu penyakit yang mewabah diberikan secara gratis. Tidak ada cerita, rakyat harus membayar. 

"Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020), yang tersebar di beberapa group WhatsApp yang saya ikuti. 

Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran lagi bakal ada masyarakat yang tidak divaksin karena faktor biaya. Juga tidak ada alasan bagi masyarakat menolak untuk divaksinasi. 

Dari segi biaya kan negara sudah memberikan jalan keluarnya dengan menggratiskan. Dari segi keamanan, Presiden juga sudah menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19. Clear kan?

Sebelumnya PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan, program vaksinasi ini akan berhasil jika seluruh masyarakat Indonesia mau berpartisipasi secara aktif untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sehingga dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Herd immunity bisa didapatkan jika 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia telah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus. Artinya, butuh partisipasi 60 sampai 70 persen dari total penduduk Indonesia yang divaksin agar Covid-19 tidak bisa menular dan kasus penularan terhenti.

Harapan ini bisa terwujud karena vaksin Covid-19 akhirnya diberikan gratis. Dan, itu artinya masyakarakat tidak perlu mengeluarkan uang sedikitpun untuk vaksin ini. 

Baca juga:
Tidak Perlu Takut Vaksin Covid-19

Yang menjadi kekhawatiran saya, apakah dana pengadaan vaksin Covid-19 tidak akan dikorupsi? Tetap saja akan memunculkan celah jika berkaca pada kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara.

Seorang Menteri Sosial saja bisa tega korupsi bantuan bencana Covid-19, bagaimana dengan dana pengadaan vaksin Covid-19? Akankankah ada mata-mata yang berkeliaran mencari celah?