Rekonsiliasi Demi Bangsa, Bukan Kelompok 212

"If you want peace, you don't talk to your friends. You talk to your enemies." -- Desmond Tutu (uskup Afrika Selatan)

Coba anda semua bayangkan, pernahkah anda berada dalam satu rumah. Akan tetapi, di dalam rumah itu, penghuninya tidak saling sapa dan memiliki dendam satu dengan lainnya. Tentunya tidak nyaman berada di dalam rumah tersebut bukan? Bahkan bisa jadi, para penghuni rumah akan pindah satu persatu meninggalkannya. Atau, skenario terburuknya adalah mereka saling berkelahi memperebutkan rumah itu.

Lantas, anggap rumah tersebut bernama Indonesia. Rumah Indonesia yang penghuninya saling membenci satu dengan lainnya. Oleh karena itu, agar terjadi perdamaian, maka pihak yang saling berseteru harus berkomunikasi untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Di situlah bisa terlihat betapa pentingnya rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo.

Pertemuan antara Jokowi - Prabowo yang seharusnya terjadi, kini belum kunjung juga terlaksana karena ada dilema dengan berbagai pertimbangannya. Dilema itu datang dari kubu Prabowo dengan Partai Gerindranya. Prabowo dan Gerindra menjadi pihak oposisi dalam kontestasi Pilpres 2019. Suara yang mereka raup tidak bisa dibilang sedikit. Pendukung mereka pun banyak yang militan sehingga mudah percaya dengan kecurangan yang mereka lontarkan pada kubu 01.

Akibatnya adalah beberapa pihak masih tidak percaya dengan keputusan MK. Padahal keputusan MK adalah produk hukum yang sifatnya mengikat dan final. Bahkan Rizieq Shihab yang merupakan salah satu junjungan kelompok 212 pembela Prabowo pun menghormati sebuah penyelesaian masalah lewat jalur konstitusi.

Di sinilah kekhawatiran Gerindra dan Prabowo muncul. Ada kekhawatiran akan hilangnya pendukung mereka apabila rekonsiliasi terjadi. Terlebih, niat baik Jokowi untuk bersama dengan Prabowo membangun bangsa Indonesia dapat dianggap sebagai pengkhianatan oleh konstituen akar rumput Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi.  Menurutnya, "Keinginan koalisi pendukung pemerintah untuk mengajak bergabung, buat saya adalah strategi untuk mengubur masa depan Partai Gerindra di tahun 2024, karena hilangnya kepercayaan pendukung militan Pak Prabowo, Pak Sandi dan partai Gerindra."

Oleh karena itu, demi memuluskan upaya rekonsiliasi, Mantan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak meminta agar rekonsiliasi dimanfaatkan untuk membawa pulang Rizieq Shihab ke Indonesia. PA 212 lewat perwakilannya Novel Bamukmin pun menyetujui itu.

Akan tetapi, ada satu hal yang mereka lupakan. Kepulangan Rizieq Shihab sebagai salah satu syarat untuk rekonsiliasi bukanlah hal yang sebaiknya menjadi syarat. Pihak 02 harus ingat, bahwa rekonsiliasi berarti menyatukan kembali bangsa Indonesia yang sudah terpecah karena Pemilu. Rekonsiliasi bukan berarti negosiasi demi kepentingan perorangan. Lagipula apabila Rizieq ingin pulang ke Indonesia, bukankah dia tinggal naik pesawat dan mendarat di Soetta? Apalagi kasus yang pernah menimpa dirinya sudah tidak dilanjutkan lagi. Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk dua kasus yang menjerat Rizieq saja sudah diterbitkan sejak tahun lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jangan sampai rekonsiliasi hanya memikirkan negosiasi dan kepentingan kelompok tertentu. "Kita ini negara loh, memikirkan negara. Jangan kita terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok. Kita harus memikirkan negara," katanya.

Rekonsiliasi yang bertujuan untuk mendamaikan "rumah Indonesia" jangan sampai justru dimanfaatkan untuk kepentingan satu pihak saja. Toh, bukankah ajakan Jokowi pada Prabowo untuk membangun bangsa Indonesia bersama sudah tepat? Saat pertemuan JK dengan Prabowo, Wapres JK mengakui tujuan Prabowo dan Jokowi sama, yakni memajukan bangsa, ekonomi, serta sosialnya secara adil.

Bukankah tujuan yang sama tersebut dapat lebih mudah tercapai apabila dikerjakan bersama-sama? Bukankah itu guna rekonsilaisi? Menyatukan bangsa Indonesia demi mencapai tujuan memajukan bangsa, ekonomi, serta sosialnya secara adil.