Hadang Makar, KSAD Kerahkan Ratusan Ribu Personel

Pemilu tahun 2019 telah usai namun masih menyisakan beberapa problematika. Seperti kubu 02 beserta simpatisannya yang menolak hasil Pemilu. Mereka beralasan Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, simpatisan 02 telah mewacanakan gerakan People Power menuntut didiskualifikasinya Jokowi sekaligus memenangkan Prabowo. 

Gerakan people power tersebut tak luput dari pantauan TNI AD. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI AD Andika Perkasa mengatakan telah mempersiapkan 163 ribu personel dalam mengamankan ibukota menjelang pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara tanggal 22 Mei nanti. Andika juga mengatakan demi mengantisipasi kemungkinan terburuk, pihaknya telah menyiapkan pasukan lebih dari cukup guna mengamankan situasi. 

Pengerahan ratusan ribu personel AD untuk mengawal KPU bukanlah perbuatan yang wajar karena yang mereka hadapi adalah rakyat. Tetapi, pengerahan tersebut mungkin menjadi wajar ketika ada sekelompok massa yang ingin melakukan makar menggunakan People Power lewat delegitimasi hasil KPU untuk mendesak diskualifikasi Paslon Jokowi - Maruf. 

Tapi hal tersebut belumlah cukup kuat menjadi alasan perlunya pengerahan sebegitu banyaknya personel. Pengerahan ratusan ribu personel menjadi sangat wajar karena TNI AD, matra terkuat dalam TNI sedang terpecah. Ada TNI AD yang masih setia kepada Negara, tapi ada pula faksi TNI AD yang ingin mendulang kekuasaan dari Air Keruh Pemilu 2019 imbas sengketa panas kubu Jokowi vs kubu Prabowo. 

Keberadaan faksi TNI AD di barisan oposisi masih memiliki pengaruh yang sangat kuat di internal TNI AD. Seperti Jenderal (Purn) TNI AD Gatot Nurmantyo yg merupakan mantan Panglima TNI yang masih menguasai loyalitas pasukan, hingga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI AD Djoko Santoso yang merupakan senior dari Jenderal (Purn) TNI AD Gatot Nurmantyo yang mendompleng Prabowo maupun Jenderal (Purn) TNI AD Moeldoko yang mendukung Jokowi. 

Oleh karena itu, jendral TNI AD dan mantan jenderal TNI AD yang mendompleng di barisan oposisi, sangat berpotensi menggiring gerakan People Power menjadi upaya makar, suatu hal yang bahkan tidak dikehendaki Prabowo dan BPN. 

Karenanya, langkah KSAD mengerahkan ratusan ribu personel TNI AD untuk menghadang gerakan People Power yang berpotensi mengarah pada upaya makar, sudah tepat. KSAD mengatakan penambahan personel TNI AD bahkan melebihi dari yang diminta Polri.

Penambahan pasukan TNI AD untuk backup pengamanan KPU oleh Polri ini menunjukkan bahwa KSAD mewaspadai betul bahaya People Power mengarah pada upaya makar. Apalagi sebelumnya beredar daftar tokoh penggerak People Power melalui pesan elektronik, yang juga saya ulas dalam tulisan saya beberapa hari lalu. Daftar tokoh penggerak People Power itu mencakup tak sedikit purnawirawan TNI AD dan tokoh spiritual agama seperti Mayjen (Purn) TNI AD Kivlan Zen dan beberapa ulama FPI. 

Tentu berbahaya apabila nama-nama yang disebut di dalam daftar tersebut, benar terlibat gerakan People Power. Menyatunya kelompok Agama dan TNI AD pembelot adalah celah menggeser People Power menjadi makar dan KSAD tampaknya sudah membaca arah dari ancaman tersebut. Bagi penulis, langkah KSAD kerahkan personel melebihi yang diminta juga membuktikan bahwa daftar tokoh penggerak People Power yang beredar sejak pekan lalu itu banyak mengandung kebenaran. 

Karenanya, langkah KSAD kerahkan personel melebihi yang diminta Polri adalah inisiatif yang patut diacungkan jempol. Apabila situasi bergerak di luar kendali dan Polri kewalahan menghadapinya, maka TNI AD adalah tulang punggung mengembalikan stabilitas nasional. 

Sehingga, Negara vs People Power ini dalam bentuk mikronya Tak lain tentang KSAD Jenderal TNI AD Andika Perkasa vs Purn Panglima TNI AD Jenderal Gatot Nurmantyo.