Wapres malah mengajari masyarakat berpikir bebas dengan memberikan pernyataan bahwa doa qunut adalah penangkal virus corona, yang ternyata salah, karena langsung dibantah oleh fakta bahwa Indonesia tak lagi kebal Corona.
Cara Wapres menyikapi dengan jawaban (doa qunut) yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara ilmiah, sama saja mendorong semua orang berpikir bebas dan berspekulasi soal virus corona.
Sungguh contoh yang buruk dari seorang Wapres dalam menyikapi keresahan dan maraknya hoax soal Corona.
Wapres malah contohkan sikap yang menyuburkan hoax, yaitu berpikir bebas dan melandaskan diri pada pondasi yang spekulatif, dalam menyikapi hal yang Ilmiah.
Sumber : Liputan 6 [Ma'ruf Amin: Berkat Doa Kiai dan Qunut, Corona Menyingkir dari Indonesia]
Kabar-kabar seperti inilah yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengeluarkan rilis rutin mengenai daftar informasi benar dan tidak soal corona dari sudut pandang ilmiah melalui jubir corona Ahmad Yurianto. Ia akan berperan besar menangkal informasi miring tentang corona, seperti yang dihembuskan Wapres Maruf. Pernyataan dari jubir corona juga akan menjadi rambu bagi media dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai informasi yang beredar dan tidak dapat dipastikan kebenarannya mengganggu stabilitas nasional.
Hal lainnya yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait keberadaan warga negara asing. Pasalnya, kasus corona pertama di Indonesia ditularkan lewat kontak dengan WNA Jepang. Jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. Apalagi dengan adanya keberadaan TKA yang hingga saat ini masih bekerja dan berbaur di tengah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan terhadap TKA.
Langkah tersebut tengah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan. Mereka mengatakan akan mendata TKA yang berada di sana untuk mencegah penyebaran virus corona. Nantinya para TKA akan diperiksa kesehatannya serta riwayat perjalanan mereka selama sebulan terakhir.
Sumber : Kompas [Cegah Penyebaran Corona, Pemkot Tangsel Bakal Data Tenaga Kerja Asing]
Hal yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangsel sebaiknya ditiru wilayah lain yang memiliki banyak TKA. Seperti di Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.
