Konflik, Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila

Indonesia merupakan negara yang lahir dengan memiliki keberagaman budaya dan kepercayaan yang terhimpun sebagai masyarakat multikultural (Malleleang, 2022). Keberagaman kebudayaan menjadi kekayaan dan keindahan tersendiri bagi Indonesia (Sena & Ulaftun, 2023). Dengan segala yang ada maka disini kita melihat bagaimana kemampuan serta manajemen yang ada dari masing-masing pihak dalam menyikapi serta mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang ada. Dengan demikian perlunya bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultural menjadi suatu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan (Nurwahid, 2023). Akan tetapi tidak mudah mengelola kemajemukan warga Indonesia (Salsabila, 2022). Jika kita fokus melihat secara demografi yang sangat luar biasa bahwasanya Indonesia dengan jumlah penduduk hampir menempuh angka 300 juta sehingga hal ini akan sangat berpotensi konflik. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa angka penduduk negara kita menunujukkan 278, 69 juta pada pertengahan 2023.[1]

Masyarakat Indonesia sangat majemuk salah satunya terbukti adanya berbagai suku yang mendiami negara Indonesia ini (Shabartini, 2023). Berbagai suku yang ada mendiami Indonesia tersebar di beberapa pulau, termasuk suku Dayak, Tidung, Jawa, Betawi, Baduy, Minangkabau, Bugis, Toraja, Melayu, Banten, Banjar, Bali, Sasak, Dayak, Makasar, Cirebon, Arab, Cina, dan lain-lain (Riyanti & Novitasari, 2021). Sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki kekayaan budaya, Indonesia membutuhkan demokrasi, toleransi, persatuan (Alzanaa & Harmawati, 2021). Jika kita melihat bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap sama, meskipun bangsa Indonesia berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda, tetap satu tujuan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia (Wales, 2022). Konsep ini merujuk pada prinsip kesatuan yang menerima dan menghormati keberagaman budaya, agama, etnis, dan suku bangsa yang ada di Indonesia (Apriliani, 2023). Secara sosiologis memiliki latar belakang yang sangat berbeda sangatlah mempunyai kemungkinan terbesar terjadinya akan sebuah konflik. Sehingga, diperlukan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah konflik sejak dini (Huda, Maftuh & William, 2023). 

Masalah konflik sosial merupakan salah satu isu yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat (Sianipar, 2023). Dalam konteks di Indonesia konflik sosial seringkali dipicu oleh kemajemukan struktur masyarakatnya (Harpendya, Sumantri, & Wahyudi, 2022). Konflik juga merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak pernah terpisahkan (Akhmad & Maryani, 2020). Adapun faktor penyebab konflik sosial meliputi perbedaan perorangan, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat (Budi, Prakoso, & Risman, 2021). Selain itu karena lemahnya konsep tentang keragaman budaya, ras, dan agama menjadi penyebab terjadinya konflik di Indonesia (Maemunah & Darmiyanti, 2023). Penyebab lain yang dapat menyebabkan konflik menurut (Rostini, Sulaiman & Amaly, 2023) ialah (a) perbedaan individu); (b) (kekurangan informasi); (c) aturan yang tidak sesuai; dan (d) lingkungan yang tidak mendukung).  Terdapat banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, bangsa dan negara di Indonesia seperti perang saudara antar suku, agama dan kepentingan orang lain dapat mengganggu proses tersebut pembangunan nasional (Fitria, 2023). 

Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia untuk mengembangkan sikap menghargai berbagai macam keberagaman (Huda, 2023). Pentingnya pendidikan multikultural semakin ditekankan karena globalisasi telah menghapuskan batas-batas geografis dan membawa interaksi antarbudaya yang lebih intens (Gay, 2018). Masyarakat Indonesia harus memiliki sifat toleransi dan dapat menjaga kerukunan agar tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan antar warganya melainkan dapat menciptakan masyarakat yang damai (Nabilah, 2023). Pendiidkan Multikultural juga dilihat sebagai sarana alternatif untuk mencegah konflik dalam masyarakat dikarenakan seringkali muncul karena perbedaan (SARA) suku, agama, dan ras (Anisa, Suradi, & Nurlaili, 2023). Dalam penerapan pendidikan multikultural berlandaskan dari dasar negara Indonesia yakni pancasila. Pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila di sekolah banyak memberikan manfaat serta menghasilkan siswa yang mampu menerapkan nilai-nilai pancasila, seperti setiap melakukan kegiatan selalu mengawalinya dengan doa, tidak membedakan teman yang satu dengan yang lain, memelihara dan menjaga persatuan sesama anggota atau warga sekolah, siswa secara langsung belajar berdemokrasi walaupun dalam lingkup yang masih terbatas, yaitu di lingkungan sekolah (Sopiandy & Sarmadan, 2023). 

Pancasila merupakan falsafah dan ideologi negara (Sinaga, 2023). Selain itu pancasila adalah asas identitas nasional (Brutu, Sihombing, & Aridho, 2023). Prinsip-prinsip pancasila harus dilaksanakan sepenuhnya jika ingin negara Indonesia tetap eksis di era globalisasi (Alfiyandi, 2023). Pancasila diharapkan menjadi kesatuan, mencapai bangsa yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Anjana, 2023). Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dalam pancasila seharusnya menjadi pedoman kehidupan bernegara seluruh masyarakat Indonesia (Salsabila, 2021). Pemahaman implementasi pancasila diharapkan adanya tata kehidupan yang sama dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Masan & Ladamay, 2019). Dengan demikian salah satunya ialah dalam ranah dunia pendidikan yang perlu menjadi fokus perhatian karena menjadi titik sangat strategis dalam masa depan indonesia. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merekomendasi dalam rangka bagaimana menciptakan sebuah kerukunan sejak dini dalam dunia pendidikan. Adapun tahapan program manajemen penguatan pendidikan multikultural berbasis pancasila yakni sebagai berikut : 

A.    Perencanaan Program

Sebelum melakukan adanya perencanaan dalam hal pedoman atau panduan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran. Walaupun kita melihat pendidikan multikultural sudah ada tapin hanya di dunia kampus. Hal ini perlu didistrubusikan dari jenjang pendidikan dasar hingga nanti ujungnya ialah perguruan tinggi. Perlu adanya pembaharuan kurikulum standar isi dalam hal mata pelajaran sejak dini yang disusun secara bersama melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan asas kebutuhan yang ada dilapangan serta sudah ada analisis sebelumnya bersama-sama terutama melakukan koordinasi di masing kepala daerah di setiap provinsi di Indonesia. 

B.    Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program

Dalam tahap ini perlu adanya setiap orang bahkan elemen dari pusat hingga dalam penyusunan kurikulum terkait dengan pedoman dari pusat hingga sampai terhadap penguatan melalui peserta didik di lapangan yang dalam hal ini di kelas. Selain itu, sebenarnya pada semua elemen berperan dalam tahapan ini tidak hanya guru sebagai perantara dalam hal penyampaian di dalam proses kegiatan belajar mengajar tapi juga sudah ada dukungan semua pihak terlebih lagi orang tua siswa. Selain itu, yang perlu ada edukasi sejak awal terhadap orang tua ketika siswa baru masuk. Hal ini berlaku bagi semua satuan pendidikan ketika masa orientasi siswa sampai tingkat mahasiswa. Pada dasarnya materi terkait dengan pendidikan multiklutural bukan hanya saja terfokus pada di kelas melainkan juga berlaku dalam organisasi di satuan pendidikan masing-masing dari tingkat dasar bahkan perguruan tinggi di Indonesia.