Seribu Janji pada Negeri Seribu Pulau

Konstelasi politik dalam menyongsong pilkada di Maluku memasuki babak baru. Setelah semua bakal calkada mendaftar ke KPUD Maluku di Tantui, semua timses mulai pasang kuda-kuda.

Pilkada tahun ini merupakan pilkada yang unik. Dikatakan unik, karena ada tiga barisan "grassroot movement" yang sama-sama punya basis jelas. Sementara ini publik masih menunggu kepastian keputusan dari KPUD tentang kandidat mana saja yang akan keluar sebagai petarung di bulan Juni mendatang.

Ada tiga kandidat yang telah melakukan pendaftaran, yaitu Said Assagaf- Anderias Rentanubun (SANTUN) yang didukung PKS, Golkar, Demokrat, PBB. Juga Murad Ismail-Barnabas Orno (Baileo) didukung oleh PDIP, Hanura, PPP, Gerindra, Perindo, PAN, PKB. Serta Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) yang maju lewat jalur independen.

Hakikatnya semua punya peluang sama dalam meraih simpati masyarakat. SANTUN merupakan pemain lama, sementara BAILEO adalah pemain baru, lalu HEBAT pemain baru berasa lama.

Namun, dalam mewujudkan political will dan good governance di Maluku, setiap kandidat dan timsesnya harus memastikan bahwa program yang ditawarkan lewat media kepada publik bukanlah sebatas retorika atau optimisme di ujung tanduk.

Maka, political will harus diartikan sebagai adanya kemauan politik dari semua kandidat untuk bertarung secara jantan dan memberikan kesan baik kepada masyarakat, sehingga ada check and balance, lalu proses keterpilihan tak dipengaruhi oleh fanatisme dan sikap primodialisme, melainkan kebijakan pemilih terlahir dari akumulasi amatan dan pengalaman pemilih atas track record kandidat.

Sementara itu, good governance dalam lingkup masyarakat Maluku, adalah terciptanya sistem pemerintahan yang tidak mandul. Tidak pula berbangga dengan visi misi, tapi pada kerja yang konkrit sesuai harapan masyarakat kepulauan. Konsep Nawa Cita berbasis bangun dari pinggiran bukan menjadi proyek kosong, pertebal amplop para pejabat. Namun, kerja-kerja nyata dan aplikatif serta punya semangat membangun negeri zamrud Siwalima ini. 

Tujuh puluh dua tahun, database menunjukan, Maluku masih tertinggal jauh daripada daerah lain. Padahal, Maluku merupakan anak sulung NKRI. Maluku masih terkategorikan daerah tertinggal. Olehnya itu, siapapun yang memimpin nantinya harus bisa mengembalikan marwah Maluku dengan politik identitas tanpa petuah-petuah yang absurd. Politik identitas, bahwa keragaman ras, suku dan agama bisa menjadi pilar fundamental dalam memperkokoh rumah besar Maluku.

Secara geografis, Maluku tak seperti provinsi lainnya, olehnya itu visi kandidat harus bisa bersinergi dengan realita dan apa maunya masyarakat. Bukan apa maunya "gue". Apalagi maunya "papa" atau "mami"

Amatan saya pada semua media pendukung kandidat, masing-masing tim masih berkutat pada unsur saling serang, black camping, menjatuhkan-melecehkan, sehingga media menjadi "rerumputan ilalang" yang tak habis masa tanamnya.

Sementara tampilan "jualan produk" program masih jauh dari objektivitas demokrasi. Padahal, dalam demokrasi era baru, Maluku sudah saatnya keluar dari fakta itu. New era yang dimaksud adalah era politik nilai.  Siapa yang bernilai, maka dia akan ternilai. Sekecil apapun nilainya, tentu ada nilai. Walaupun hanya 0, itulah nilai.