PKH Si Pemutus Rantai Kemiskinan?

Kemiskinan merupakan masalah utama di Indonesia yang hingga saat ini masih belum dapat teratasi. Masalah kemiskinan selalu saja menjadi momok di Indonesia mulai dari dulu hingga sekarang. Tingginya tingkat pengaangguran, kriminalitas, dan rendahnya kesehatan hidup serta pendidikan menjadi faktor utama penyebab kemiskinan yang merajalela. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang dari 265 juta penduduk. Namun, keadaan ini sudah menurun dibandingkan pada bulan September 2017 yang mencapai 26,58 juta orang. 

Penurunan ini dikarenakan adanya program dari pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang sudah semakin membaik. Sejak tahun 2007 pemerintah telah mencangangkan program PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Program PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH merupakan program lanjutan atau dapat diakatan program pengganti dari BSM. Seperti pada program-program pemerintah sebelumnya, PKH diberikan kepada masyrakat dalam bentuk dana sosial. Masyarakat yang mendapat PKH harus terdaftar sebagai KPM. KPM ini sudah ditentukan dari desa yang bersangkutan dengan melihat data penduduk miskin atau kurang mampu di desa tersebut. 

Dilihat dari sudut pandang saya Program PKH tersebut sudah terbilang cukup lancar. Tetapi untuk daerah-daerah terisolasi dan terpencil (daerah pelosok) kemungkinan besar program semacam ini tidak sampai ke mereka. Sehingga perlu adanya survei langsung dari pemerintah guna memastikan apakah program PKH tersebut sudah merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Melalui adanya program PKH ini masyarakat yang kurang mampu atau dalam hal ini masyarakat miskin, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan mulai dari pangan sandang dan papan dapat tercukupi. Apabila program ini berjalan lancar maka nantinya akan berdampak pada penurunan jumlah masyarakat miskin. 

Masyarakat yang awalnya kesusahan dalam membiayai anaknya untuk bersekolah sekarang dapat membiayai putra putrinya untuk sekolah atau melanjutkan pendidkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga apabila masyarakat berpendidikan maka proses dalam pencarian pekerjaan akan menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan mata rantai kemiskinan dapat diatasi. Masalah-masalah seperti kesehatan dan penangguran pun dapat teratasi.

Dari sudut pandang yang lain program PKH dapat menjadikan masyarakat kurang mandiri karena mereka berpikir untuk menunggu bantuan dari pemerintah. Sehingga masyarakat menjadi ketergantungan terhadap pemerintah. Bantuan PKH ini juga masih perlu pemerataan karena masih terdapat penduduk miskin yang tidak mendapatkan PKH. 

Hal ini dapat disebabkan karena penduduk tersebut tidak masuk ke dalam daftar penduduk miskin, padahal mereka masih kekurangan. Walaupun sudah di data penduduk yang miskin atau kurang mampu, tetapi pada kenyatannya masih saja terdapat penduduk yang sudah mampu yang mendapat program PKH. Sehingga untuk kedepannya semoga prorgam PKH ini segera dibenahi dan dipastikan bahwa KPM tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang kurang mampu. Survey sebaiknya perlu dilakukuan dalam pelaksanaan program PKH ini agar apa yang dicita-citakan pemerintah yaitu mentuntaskan kemiskinan dapat tercapai