Sampai DEADLINE FIFA tanggal 10 Desember 2012 permasalahan sepak bola Indonesia ternyata masih menemui jalan buntu, syukur FIFA masih memperpanjang nafas sepak bola Indonesia sampai 30 Maret 2013, tapi sampai sekarang titik temu anatara KPSI dengan PSSI seperti jauh dari harapan kita semua pecinta sepak bola Indonesia.
Di sini saya cukup tertarik wawancara tabloid BOLA dengan petinggi PSSI yaitu SALEH MUKADAR yang di kutip pada edisi tabloid BOLA tanggal 27 Desember 2012. Disitu ditanyakan penyebab konflik PSSI tidak kunjung selesai.
Berikut isi wawancaranya dan tanggapan menurut saya (sekali lagi menurut opini saya ):
1.
Apa sebetulnya yang menyebabkan konflik ini terjadi begitu lama dan tak kunjung selesai?
Awalnya masalah ini terjadi karena kepentingan politik lokal bertemu dengan sistem yang kotor. Karena ada kepentingan yang sama, mereka memperjuangkannya. Ada dua hal yang mereka coba bisikkan pada beberapa anggota komek. Ironisnya, empat anggota komek ini terpengaruh.
Akibatnya ada penolakan terhadap usulan terkait deposit bank, pembatasan gaji, dan hak siar. Masalah yang terbesar sebetulnya pada hak siar karena ini mainan mereka. Intinya mereka tidak rela hal ini hilang dari genggaman.
Kalau dibongkar lagi ceritanya dari awal, sebetulnya masalah hak siar ini yang dipersoalkan oleh mereka. Tapi, kenapa kemudian melebar ke mana-mana?
Tanggapan:
Salah satu pemicu perseteruan antara PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS) sebagai perusahaan pengelola Indonesia Premier League (IPL) melawan Kelompok 14 klub yang akan bergabung dengan PT Liga Indonesia yang akan mengelola Indonesia Liga League, adalah masalah pembagian saham.
Kelompok 14 klub mempermasalahkan pembagian saham yang kompsisinya 70 buat PSSI dan 30 untuk klub. Padahal Komposisi saham PT LPIS dianggap mengingkari hasil Kongres PSSI di Bali. Diputuskan di kongres, 99 persen saham perusahaan pengelola liga level tertinggi ditetapkan menjadi milik klub peserta, sedangkan PSSI hanyalah 1 persen saja.
“Sebagaimana berlaku di banyak negara, saham 1 persen itu merupakan golden share saja yang memberikan hak veto kepada PSSI untuk menjaga aspek-aspek penting keolahragaan dalam pelaksanaan kompetisi,” demikian dijelaskan Joko Driyono, CEO PT Liga Indonesia di Jakarta ( Suara Merdeka,18 Oktober 2011)
