Mohon tunggu...
nailah haura
nailah haura Mohon Tunggu... mahasiswa

hobi membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Swasembada Pangan menjadi Fokus ketahanan Pangan di Kota Padang, peningkatan mencapai 19 Ribu Ton

7 Oktober 2025   07:45 Diperbarui: 7 Oktober 2025   07:42 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Swasembada Pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara mandiri atau pribadi. Swasembada ini dilakukan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan menyuarakannya kepada seluruh Provinsi yang akan menjadi bagian dalam peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Beberapa provinsi tercatat sebagai target utama dalam peningkatan swasembada ini, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat (BRMP Sumatera Barat, 2025). Presiden Prabowo Subianto (Rabu, 23/04) mengatakan "kita harus bekerja sama, dari pusat hingga daerah, untuk memastikan rakyat Indonesia tidak kekurangan bahan pangan" di lansir pada ditjenbun. Beliau juga mengatakan kalau pencapaian dalam Swasembada Pangan ini merupakan prioritas Nasional yang diharapkan akan terwujud dalam empat sampai lima tahun ke depan (Sumatranomics, 2025). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi dan kerjasama lintas sektor, mulai dari kebijakan pemerintah pusat yang jelas hingga pelaksanaan teknis di tingkat daerah, untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Artikel "Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional" karya Prof. Dr. Miyasto menjelaskan bahwasanya Indonesia memiliki potensi besar dalam mencapai ketahanan dan kemandirian pangan karena didukung oleh sumber daya alam, lahan yang subur, dan budaya agraris. Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya sistem logistik pangan, menurunnya luas lahan pertanian, rendahnya nilai tukar petani, dan ketergantungan terhadap impor (Miyasto, M. ,2014). Untuk memperkuat ketahanan pangan, strategi nasional harus berbasis pada resource and knowledge-based strategy yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tukar petani, pelestarian lahan, perbaikan teknologi, penguatan logistik, serta peningkatan kualitas SDM pertanian (Upland PSP Kementerian Pertanian, 2022). Pada artikel ini menjelaskan kalau pada penerapannya ketahanan pangan harus diiringi dengan tekad dan teknologi yang kuat. Berbagai solusi diarahkan dalam mencari titik akhir dalam ketahanan pangan ini, mulai dari memanfaatkan lahan yang terbatas hingga perbaikan teknologi. Penekanan pada aspek teknologi juga mencakup penerapan inovasi pertanian presisi, penggunaan benih unggul, pemanfaatan digitalisasi dalam pemantauan hasil panen, dan penguatan riset pertanian untuk terus menyesuaikan praktik dengan dinamika iklim dan kebutuhan pasar.

Kemenkum Sumbar pernah mengadakan rapat terkait paparan kompilasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda Pangan di Sumatera Barat. Rapat tersebut membahas terkait swasembada Pangan yang diharapkan akan terwujud setelah dibentuk dalam dokumen RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026. Adapun menurut beliau, misi ini memiliki manfaat antara lain sebagai pendorong pendapatan petani pertanian dan hutan serta meningkatkan pula ketahanan dan keamanan pangan di Provinsi Sumatera Barat (Kemenkumham Sumatera Barat, 2025). Tahapan ini menggambarkan bagaimana regulasi daerah berperan penting sebagai payung hukum dalam menjamin terlaksananya program ketahanan pangan secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang jelas, upaya pelestarian lahan dan pemberdayaan petani lokal dapat lebih efektif dijalankan sehingga keuntungan langsung dirasakan oleh komunitas petani dan penduduk setempat. Menurut Laporan KBRN (2025), Pemerintah Kota Padang aktif menjalankan program ketahanan pangan dan swasembada pangan untuk memenuhi meningkatnya permintaan pangan lokal. Apalagi, program penyediaan makanan bergizi secara gratis menyebabkan kebutuhan akan pangan semakin meningkat, sehingga sektor pertanian harus terus berinovasi. Merespon situasi ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, mengajak para petani milenial untuk lebih aktif dalam melakukan budidaya pertanian. Melalui inisiatif Brigadir Pangan, kelompok petani milenial didorong untuk memanfaatkan peralatan dan mesin pertanian yang modern, mulai dari kontraktor pertanian, alat untuk panen, hingga penggunaan drone dalam proses pemupukan (RRI, 2025) Pendekatan ini tidak hanya memodernisasi teknik pertanian, tetapi juga menggerakkan generasi muda agar tertarik dan berkontribusi aktif di sektor pertanian---sebuah langkah strategis untuk regenerasi yang berkelanjutan demi menjaga produktivitas dan ketahanan pangan jangka panjang.

Dilansir pada InfoPublik (2025), Produksi padi di kota Padang hingga 25 Agustus 2025 tercatat mencapai 19.747,69 Ton. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menyampaikan informasi tersebut dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Gedung Putih pada hari Selasa, 26 Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa hasil produksi berasal dari sepuluh kecamatan penghasil padi, di mana kontribusi tertinggi dicatat oleh Kecamatan Koto Tangah sebanyak 4. 915,95 ton, diikuti oleh Kecamatan Nanggalo yang menghasilkan 6. 285,51 ton. Kecamatan lainnya juga turut ambil bagian, antara lain Kuranji dengan 3.037,1 ton, Bungus Teluk Kabung sebanyak 1.544,15 ton, Lubuk Begalung 1.423,75 ton, Pauh 1.448,95 ton, serta Lubuk Kilangan 1.417,99 ton. Selanjutnya, produksi di Padang Utara tercatat 771,55 ton, Padang Selatan 36,95 ton, dan Padang Timur 14,65 ton. Menurutnya, Pemerintah Kota Padang akan terus meningkatkan program ketahanan pangan dengan melindungi lahan pertanian yang produktif, sambil mendorong penggunaan teknologi dalam penanaman padi untuk mencapai hasil panen yang lebih baik. Upaya strategis ini, selain menjaga keberlanjutan lahan pertanian, juga menjadi respon adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas yang boleh jadi berdampak pada pendapatan petani serta ketahanan pangan lokal.

Pada kesimpulannya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di provinsi tersebut. Dengan dukungan kebijakan nasional, serta komitmen pemerintah daerah dalam implementasinya serta keterlibatan aktih petani sebagai bukti nyata adanya upaya dalam swasembada pangan sebagai ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan langkah konsisten, Kota Padang juga berpeluang menjadi contoh dalam meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri di Indonesia sekaligus berkontribusi dalam kedaulatan pangan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor, pendekatan teknologi, dan penguatan regilasi, harapan besar terhadap kedaulatan pangan dapat menjadi kenyataan yang memberikan manfaat sosial ekonomi besar bagi masyarakat dan masa depan bangsa.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun