Di negara-negara maju seperti Eropa, pemerintah daerah memberikan dukungan psikologis kepada orang-orang yang kecanduan judi dan game online.
Itu sebabnya upaya menutup situs web dan memblokir aplikasi perjudian online tidak akan berhasil,ketika peran individu atau keluarga sudah tidak ada lagi.Â
Dapat dipahami juga bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap pelaku dan promotor perjudian online dan mendidik masyarakat tentang dampak negatif mesin slot dan perjudian online.Â
Menurut Menkominfo, Pemerintah akan menggunakan strategi memberantas judi online lewat kerja sama dengan operator seluler untuk membatasi sarana promosi. Menkominfo juga menegaskan, pihaknya mendorong seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk bertanggung jawab atas data pribadi konsumen yang dikumpulkannya.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-undang ini mengatur hak masyarakat atas data pribadinya, termasuk hak  mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menerbitkan peraturan lain mengenai perlindungan data pribadi, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.
Peraturan ini mengatur kewajiban  penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna. Perlu juga dilakukan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas berbagai jenis konten perjudian dan slot online yang menyusup ke website berbagai kementerian/lembaga/daerah.dan juga melakukan upaya untuk mengidentifikasi secara berkala semua nomor rekening dan nomor telepon seluler yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan judi online dan/atau judi slot serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan efektif untuk mengampanyekan anti judi online dan/atau judi slot ke seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya tersebut, melakukan terobosan kebijakan dan koordinasi yang intensif dengan seluruh penyelenggara sistem elektronik, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga/daerah, penyelenggara nama domain internet Indonesia, otoritas perbankan, penyelenggara jasa internet, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan pihak lainnya yang dapat menuntaskan permasalahan judi online dan/atau judi slot secara tuntas sampai ke akarnya. Adapun kepada seluruh pejabat tinggi, ASN, serta pegawai pada unit dan satuan kerja di lingkungan Kemenkominfo, diinstruksikan untuk tidak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.
Dalam hal itu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mendukung penegakkan hukum demi mencegah kasus perjudian online terus meningkat dan membantu pemerintah memberantas tindak pidana perjudian online. Upaya memutus akses terhadap website atau konten lain terkait perjudian online akan memberikan dampak positif,juga khususnya bagi generasi muda yang kecanduan judi online.
