Memahami Ketangguhan Ekonomi Indonesia dari Pidato Jokowi

Saat terbangun dari tidur, saya lantas mencari pemberitaan media di Indonesia. Saya tahu, hari ini Presiden Joko Widodo harus berbicara di depan MPR dalam pidato kenegaraannya karena esok 17 Agustus 2018, hari kemerdekaan Indonesia. 

Tentu saja yang saya akan cermati di bagian ketiga pidato Jokowi, yaitu pembacaan Nota Keuangan atau RAPBN 2019. Dari penjelasan performa APBN 2018, kita secara lugas dapat memahami ekonomi Indonesia tangguh walau di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Memang, pada pidato pertama, Ketua MPR Zulkifli Hasan (yang memang Ketum PAN yang memutuskan menjadi lawan JKW di Pilpres 2019) sempat melontarkan kritik kepada pemerintah. Khususnya terkait kondisi perekonomian di Indonesia yang dinilainya lemah, harga-harga melambung, dan angka pengangguran yang meningkat. Sangat disayangkan, ia menyampaikan semua itu sama sekali tanpa data angka. Bagi saya itu cukup ironis. 

Sementara itu, pada nota keuangan pidato JKW semua data angka diberikan dengan lugas. Dan itu semuanya berkebalikan dari apa yang dikatakan oleh Ketua MPR di pidato pembuka. Dalam pidatonya, JKW menyampaikan tema APBN 2019 adalah "APBN untuk mendukung investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia". 

Saya membaca, tema tersebut diambil berkaca dari performa perekonomian Indonesia yang dinilai sudah cukup tangguh mengatasi persoalan ekonomi lokal. Ke depan, saatnya bersaing dengan pertarungan ekonomi global yang memang tengah tidak menentu.

APBN 2019 dipatok Rp 2.439,7 triliun. Jumlah itu 10 persen lebih tinggi dari 2018 dan 37,3 persen jika dibandingkan dengan APBN di tahun 2014. Adapun anggaran pendidikan pada 2019 dianggarkan Rp 487,9 triliun atau meningkat 38,1 persen dibandingkan 2014 yang hanya sebesar Rp 353,4 triliun. Pun demikian dengan anggaran layanan kesehatan sebesar Rp 122 triliun atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2014 yang jumlahnya Rp 59,7 triliun. Hal yang sudah sangat tepat jika berbicara daya saing. 

Manusia tidak akan memiliki daya saing jika kesehatan dan pendidikannya tidak terjamin.

Jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita pun sudah selayaknya optimis. Pertumbuhan ekonomi di semester satu 2018 masih bisa 5,17 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global. Inflasi (kenaikan harga) pun dapat ditekan hanya 3,18 persen pada Juli 2018, jauh lebih turun dibanding 2014 yang jumlahnya 8,36 persen.

 Jumlah pengangguran terbuka pun nyatanya turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Jadi, narasi mencari kerja susah dan pengangguran meluas terbukti omong kosong bila kita mau berkata jujur berdasarkan fakta. 

Pun demikian dengan masyarakat miskin di Indonesia yang semakin sedikit. Pada 2018 jumlah orang miskin hanya 9,82 persen (pertama kalinya satu digit) dari yang sebelumnya 11,25 persen di 2014. Sementara itu, kesenjangan pendapatan antara si kaya dan miskin turun dari 0,406 menjadi 0,389.

Terakhir tentang utang yang kerap dikritik. Berkali-kali saya sudah mengatakan, hampir tidak ada negara yang tidak berutang. Yang perlu dilihat adalah seberapa besar presentase utang itu terhadap PDB, karena itu menyangkut kemampuan membayar utang. UU di Indonesia mengatur maskimal rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Angka 60 persen dianggap masih aman bagi perekonomian negara agar terhindar dari krisis.