Perdebatan tentang apakah pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mampu mengelola perekonomian Indonesia selayaknya disudahi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Senin (16/7/2018) menampilkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018, sebesar 9,82 persen. Selain itu, kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia pun semakin berkurang.
Dalam hal kemiskinan, untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka satu digit (9,82 persen), jumlah tersebut juga yang terendah sejak era reformasi di tahun 1998 atau terendah dalam dua dekade.
Masih teringat di benak kita, tahun 1998 reformasi diawali oleh ekonomi Indonesia dilanda krisis yang dikenal dengan sebutan Krismon (krisis moneter). Saat itu, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 24,2 persen. Sejak saat itu, angka kemiskinan berhasil diturunkan, namun masih berkutat di dua digit (di atas 10 persen).
Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 berkurang 630.000 dari bulan September 2017. Bahkan, di pemerintahan Presiden Jokowi penurunan jumlah penduduk miskin pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu turun 1,2 juta orang (Maret 2017 ke September 2017).
Keberhasilan Pemerintah menurunkan angka kemiskinan menurut Kepala BPS disebabkan semakin efektifnya pemberian Bantuan Sosial (bansos) dari pemerintah ke masyarakat miskin. Penyaluran bansos dari pemerintah naik 87,6 persen pada kuartal I 2018 dibandingkan kuartal I 2017. Seperti yang kita ketahui, BPJS kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program bansos yang diberikan pemerintah.
Dalam konsep ekonomi, tentu saja penyaluran bansos dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menekan kemiskinan. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lemah dapat ditopang oleh penyaluran bansos. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat untuk belanja bahan pokok untuk keperluan rumah tangga dapat terjaga.
Tentu saja itu positif untuk mengimbangi laju inflasi (kenaikan harga) yang secara alamiah terjadi. Kabar baiknya, pemerintah saat ini mampu menjaga inflasi, di bawah 2 persen. Untuk diketahui, inflasi periode September 2017 -- Maret 2018 sebesar 1,92 persen.
Adapun, untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, yang diukur melalui rasio gini per Maret 2018, yaitu 0,389. Itu lebih rendah dibandingkan September 2017 di mana rasio gininya sebesar 0,391. Secara year on year (dibanding Maret 2017), rasio gini saat ini juga mengalami penurunan, karena pada Maret 2017 rasio gini berada di angka 0,393.
Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu, tentu saja apa yang dicapai pemerintah perlu diapresiasi. Semua parameter ekonomi yang baku, yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk nyatanya menunjukkan sinyal yang positif dan itu tidak bisa disangkal.
