Dalam Rapat Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY minggu lalu, beliau memaparkan laporan Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebutkan bahwa kurang dari 50%Â instruksi presiden yang mandeg atau tidak dijalankan oleh menteri KIB II. Namun tak ada rincian instruksi yang mana yang belum dijalankan dan kementerian yang mana yang belum menjalankan.
Apa yang diangkat media massa dari pernyataan SBY tersebut adalah pesan politik, jadi ga perlu jelas dan ga perlu rinci. Karena dalam politik, semakin abu-abu semakin bernilai pernyataan seseorang. Politisi yang ingin menyambut peluang masuk kabinet akan berpersepsi bahwa ada 50% lebih kementerian kabinet yang akan 'dievaluasi', berarti ada lowongan setidaknya 17 kursi menteri (jumlah menteri KIB adalah 34 orang). Bakal ada obral besar-besaran kursi menteri nih, pikirnya. Padahal bisa jadi 50% instruksi presiden itu hanya menumpuk di dua atau tiga kementerian saja.
Orang seperti saya akan berpikir pragmatis. Kok pake pengumuman segala, kalau ukurannya jelas dan user (SBY) telah menilai gagal ya tinggal diganti, ga usah dihebohkan di media. Jangankan gagal atau membangkang tidak menjalankan instruksi, dengan alasan tidak harmonis atau tidak suka saja, user bisa ganti menterinya. Itu kan, hak prerogatif -- mengutip kilah Aldrian Pasha.
Bulan lalu, tak ada angin tak ada hujan, SBY melempar isu perihal ia, istri dan anaknya tidak akan mencalonkan jadi presiden tahun 2014. Maka publik meraba-raba apa maksudnya. Maka kalkulasi capres 2014 mulai dibahas. Dengan begitu, SBY menebar harapan bagi rival-rival yang sudah tak sabar ingin jadi presiden. Sekarang ia menebar harapan soal kursi menteri yang bakal 'dievaluasi'.
Dari dua lemparan isu tersebut saya berpikir, bisa jadi SBY tahu betul watak oportunis politisi Indonesia. Politisi kita kritis kalau belum kebagian dan diam kalau udah kebagian. Ai... jangankan politisi profesional, politisi yang berkedok LSM pun punya watak dan motif yang serupa dengan politisi profesional. Begitu dikasih jatah, entah jabatan atau kapling ekonomi mereka diam.
Namun di sisi lain saya juga melihat, mengumbar pembangkangan menteri KIB II terhadap instruksi presiden adalah mengumbar aib sendiri. Bukankah ini berarti bahwa ia salah memilih atau setidaknya ia tak bisa memimpin sehingga instruksinya tak dijalankan? Berarti ia tak mampu memimpin. Inikah yang mau dikemukakan SBY? Ai... hanya orang kalap yang mau mengumbar aibnya sendiri.
Atau ia ingin sportif atau ia mau kesatria , sebagaimana selalu ia sampaikan saat mengkritik balik pengkritiknya yang ia sebut -- secara tidak langsung -- tidak kesatria.
Apapun motif SBY, dengan mengemukakan hasil laporan UKP4 itu, ia telah membangun pangsa pasar kursi menteri dalam benak banyak pihak. Maka, sayup-sayup isu reshufle pun mulai dibahas di bilik-bilik kerja para politisi. Tidak tanggung-tanggung, ada 17 kursi menteri yang sedang diobral untuk membentengi SBY di tengah kemelut yang melanda partai dan reputasi kepresideannya. Jika siasat SBY mengobral kursi kabinet ini berhasil menyelamatkan reputasinya yang terus menurun, maka terbuktilah apa yang saya pernuh tulis: Politik Kebagian dan Politik Cari Selamat. Mari terus menyimak.
