Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara,  seperti fungsi utama  pajak sebagai anggaran (budgetair)yang mana pajak sebagai  sumber pembiayaan negara  yang yang paling besar  digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku,  pajak juga sebagai alat pengatur (regulerend) ,dan  alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi unuk pembangunan infrastruktur negara .
Nah, itulah fungsi pajak untuk pembangunan negri, tetapi kenapa masih banyak masyarakat indonesia yang tidak tertib membayar pajak, padahal pajak merupakan input terbesar untuk APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara). Penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target APBN, contohnya setoran tahn 2016 hanya 81,54 atau Rp. 1.105 triliun dari patokan APB sebesar 1.355 triliun di tahun 2016.
Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi, direktur Jendral pakal kementrian Keuangan Ken  Dwijugiasteadi megatakan bahwa kenapa ekonomi tumbu tapi pajaknya segitu- gitu saja,karena kepatuhan membayar pajak  sangat rendah dan perlu diperhatikan karena tax gap naik.
Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan menbayar pajak,contohnya seperti masyarakat tidak percaya dengan UU dibidang perpajakan dan masyarakat banyak yang tidak percaya dengan petugas perpajakan, masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet. Orang akan membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih murah.
Masyarakat harus mengetahui penggunaan uang pajak. Mengutip data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,  nilai Rp 1 triliun uang pajak dimanfaatkan untuk membangun jalan, infrastruktur lain, dan 20 persen dari APBN digunakan  untuk pendidikan, uang pendidikan 20 persen dari belanja negara sebesar Rp 2.000 triliun.Â
Dengan pembangunan infrastruktur yang tinggi akan mempercepat pembangunan negara. Pada tiga tahun terakhir pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan dan Saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi).Â
Belum lagi adengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.
Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali .
Hal-hal demikian jelas membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, masalah logistik yang tidak efisien (yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, clearance perbatasan, distribusi dan sistem pembayaran) menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka.
Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Tidak dapat dipungkiri, para investor harus mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis. Lokasi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat. Dipadukan dengan lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik, membuat Indonesia rentan dengan bencana alam (misalnya gempa bumi dan tsunami). Hal ini dapat menjadi gangguan besar untuk arus barang dan jasa.
