Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri atas beberapa pulau utama dan ribuan pulau kecil. Jika didasarkan pada angka statistik, wilayah territorial Indonesia didominasi lautan dengan perbandingan 4:1 dengan daratan. Terlihat jelas bahwa keunggulan utama dari Negara Indonesia adalah lautan,namun ibarat "mutiara terpendam" potensi kelautan itu belum banyak disentuh, mulai dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) maupun kawasan sepanjang pantai, namun ironisnya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih berorientasi daratan dan belum memandang laut sebagai komponen wilayah utama. Akibatnya, perlindungan terhadap laut menjadi minim dan banyak kekayaan laut kita yang “dicuri” begitu saja. Pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada daratan mengakibatkan pengawasan terhadap hasil laut semakin tertinggal. Padahal laut memiliki peran strategis, yakni selain nilai ekonomis yang menjanjikan sekaligus juga memiliki potensi menyatukan pulau-pulau yang terpisah di Indonesia. Misalnya, jarak ekonomi Jakarta-Padang sekitar dua kali lebih jauh dari jarak ekonomi Jakarta-Singapura. Akibat ongkos angkutan laut yang mahal di dalam negeri menyebabkan perbedaan harga buah-buahan di sentra produksi dan di sentra konsumen berlipat ganda. Jika diangkut dengan kapal laut, disparitas harga ini akan semakin mengecil, sehingga menaikkan harga di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen. Karena transportasi laut yang lemah inilah menyebabkan banyak sekali hasil bumi di berbagai daerah menjadi cenderung sebagai barang non-tradable (tak bisa diperdagangkan ke luar daerah), sehingga harga anjlok ketika musim panen raya.
Disisi lain wilayah nusantara menjadi surga riset ilegal kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan perusahaan, lembaga atau negara yang ingin menguasai bumi khatulistiwa. Banyak data dan potensi sumber daya alam dicuri karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian bangsa ini. Sejak era reformasi, survei dan pemetaan laut yang dilakukan pihak asing semakin marak terjadi. Mulai dari kedok kerjasama institusi pemerintah dengan pihak asing, sampai dengan yang jelas-jelas ilegal alias tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia.Kegiatan tersebut tanpa sadar membawa konsekuensi bocornya data negara yang seharusnya dirahasiakan. Informasi tentang medan laut dapat digunakan pihak asing untuk menentukan taktik dan strategi militer, jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia.
Dalam rangka menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu rencana pembangunan kelautan nasional yang terintegrasi dan komprehensif yang nantinya menjadi payung politik bagi semua institusi negara, swasta dan masyarakat yang mendukung terwujudnya Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.Terdapat beberapa sektor vital dalam upaya mewujudkan ekonomi maritim yang berkelanjutan, seperti pengembangan ekonomi sektor perhubungan laut, sektor industri kelautan, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari, sektor energi dan sumberdaya mineral kelautan. Kebijakan dan strategi yang tepat, sistematik dan efektif sangat diperlukan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi maritim tersebut, agar mampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan yang tepat dan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat sesuai dengan proyeksi McKinsey (2012) yang menyatakan Indonesia berpeluang menjadi negara terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 setelah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Brazil dan Rusia. Optimisme tersebut tentu perlu didukung visi ekonomi yang jelas dan implementasi pembangunan dengan tahapan yang benar, terukur dan berkelanjutan. Selain hal tersebut harus ada “grand strategy” yang diadopsi oleh seluruh komponen bangsa serta manfaat pembangunan berupa kesejahteraan dinikmati segenap lapisan masyarakat secara adil untuk generasi sekarang dan yang akan datang.