Ir. H. Joko Widodo, Presiden terpilih Indonesia mengatakan bahwa koalisi merah-putih bagaikan batu krikil, tergantung bagaimana mengelolanya (Kompas.com, 29/9/2014).
Diteras rumah saya, ada bagian yang ditaburi batu-batu krikil halus. Jika ada waktu, setelah menyopir kendaraan, saya berjalan diatas batu-batu krikil dengan penuh hati-hati dan konsentrasi. Berjalan diatas batu-batu krikil ternyata menyehatkan saraf dan badan.
Pengandaian yang diberikan Presiden terpilih Indonesia terhadap koalisi merah-putih yang bagaikan batu krikil, memberi perspektif yang lebih positif dari yang dipahami publik yang amat negatif terhadap koalisi merah-putih terutama setelah voting RUU Pilikada dalam sidang paripurna DPR RI yang dimenangkan koalisi merah-putih yang pro Pilkada melalui DPRD.
Belajar dari Sejarah
Indonesia masih sangat mudah dalam berdemokrasi. Di masa Presiden Soekarno, bangsa Indonesia pernah mengamalkan demokrasi liberal yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet.
Pada masa Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya, demokrasi dapat dikatakan tidak ada karena diamalkan mobilized participation dalam pemilu yang dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur A (ABRI/TNI), jalur B (Birokrasi) dan jalur G (Golkar), sehingga hasil pemilu sudah diketahui sebelum dilaksanakan.
Akibatnya DPR/MPR yang biasa disebut parlemen nasional dikuasai secara mutlak oleh Golkar yang sepenuh dikendalikan oleh Presiden Soeharto dengan operator tiga jalur seperti disebutkan diatas.
Dampak lebih jauh, pemilihan kepala daerah, yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di semua tingkatan, calon kepala daerah yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto selaku ketua dewan pembina Golkar, kemudian secara formalitas dipilih oleh para anggota DPRD.
Reformasi tahun 1998 telah merubah sistem dan peta politik di tingkat nasional dan daerah. Semua pemimpin politik di tingkat nasional dan daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem yang diamalkan di masa Orde Baru dirubah total termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari melalui DPRD menjadi langsung oleh rakyat.
Saya termasuk yang tidak setuju perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung seperti yang banyak disuarakan publik Indonesia melalui sosial media.
Akan tetapi, realitas politik dari pertarungan pemilu Presiden 9 Juli 2014 menyebabkan terbentuk dua kekuatan besar dalam politik di Indonesia yaitu yang menamakan diri koalisi merah-putih dan koalisi Jokowi-JK.
