"Membantah pembagian sertifikat tanah kepada rakyat dengan mengatasnamakan UUD1945 hukum tertinggi di NKRI,maka saya menilai sebenarnya Jokowi sedang berhadapan dengan Tuan tuan tanah yang ingin berkuasa" John Ganesha
Pada debat capres 2019 kemarin, terungkap data dari Capres Jokowi bahwa Capres Prabowo memiliki hak hukum 220ribu Ha lahan di Kalimantan dan 120ribu Ha lahan di Aceh. Hal ini tercetus saat materi debat mencapai pembahasan kebijakan Jokowi memberikan 5 juta Ha sertifikat tanah dan pengelolaan hutan rakyat sekitar 2,5juta Ha.
Menurut John Ganesha wakil ketua hukum dan HAM DPW Partai Perindo Bangka Belitung , konflik agraria di Indonesia jika tidak di redistribusi dengan segera akan mendekati pelanggaran hak ekonomi sosial budaya (Ekosob) masyarakat lokal yang merupakan salah satu domain dari perlindungan Hak Asasi Manusia.
Dari pengalaman advokasi yang ia lakukan di desa mempiu, Mabat, Petaling, Penagan, Riau silip bahwa penguasaan lahan secara besar besaran diatas 1.000 Ha kepada perusahaan perkebunan ternyata sudah menuai protes dari masyarakat lokal, apalagi mencapai ratusan ribu Hektare.
Ganesha menegaskan jika seorang Calon Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintah masih menganut paham bahwa norma dasar pada pasal 33 UUD1945 sebagai amanah untuk tidak membagikan sertifikat lahan kepada rakyat kecil adalah paradigma kekuasaan otoriter yang tidak relevan di era reformasi.
