Tidak Tepat, Menjadikan Jalan TOl Bahan Kampanye

Akhir-akhir ini dikagetkan dengan adanya berita terkait bagian dari infrastruktur, yakni jalan tol. Bagaiman tidak, seorang walikota semarang, Hendar Prihadi, yang disampaikan pada saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019). 
Beliau pada awalnya mennyapa para pengusaha yang hadir dan menanyakan "Di sini ada yang pernah lewat tol?", Ia lalu bertanya lagi mengenai berapa lama jarak tempuh dari Semarang ke Jakarta, sebagian pengusaha yang hadir menjawab 5 jam. Lalu, ia kembali bertanya mengenai jarak tempuh Semarang ke Surabaya jika lewat tol, sejumlah pengusaha yang hadir menjawab 3 jam. 
Dan kemudian beliau mengatakan "Disampaikan ke Saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar disampaikan pada saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019) . Pernyataan yang disampaikan oleh beliau mengundang kontroversi, pasalnya itu tidaklah tepat jika harus dikaitkan dengan kampanye. Kemudian pernyataan tersebut mengundang tanya. 
Bagaimanakah nasib yang tidak mau mendukung Jokowi, lantas tidak boleh menggunakan jalan tol? Bukankah itu malah menyusahkan rakyat? Dan bukankah memang infrastruktur jalan tol ini adalah hak dari warga Negara untuk mendapatkannya sebagai fasilitas umum yang menunjang? 
Sebagaimana kita ketahui saat ini, bahwa jalan tol yang masyarakat gunakan sebagai prasarana untuk menuju ke tempat tujuan itu adalah berbayar, tidak gratis. 
Bahkan harga tol itu dikeluhkan oleh Pengusaha Logistik yang  menggunakan truk sebagai kendaraannya. Dan kemudian mengalihkan lajunya kembali ke jalur Pantura, tidak lagi melalui Tol Transjawa yang tarifnya mahal, "Kan truk itu totalnya sampai Rp 1,5 juta itu ke Surabaya, kalau ukuran truknya makin besar lagi bisa sampai Rp 2 juta, mahal bener itu," kata Zaldy Ketua Asosiasi Logistik Indonesia seperti detikFinance, Senin (28/1/2019) 
Jadi, jalan tol itu tidak gratis, meskipun seharusnya itu menjadi prasarana publik, atau fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat. Dan keberhasilan Penguasa yang diklaim itu dikaitkan dengan kampanye, padahal jelas ini merupakan kedzaliman, mengapa? 
Karena dalam islam hakekatnya infrastruktur adalah layanan public atau fasilitas umum yang berhak digunakan oleh masyarakat yang memang disediakan oleh Negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang, dan jelas ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. 
Jadi, tidaklah tepat apabila masalah jalan tol ini dikaitkan dengan kampanye, karna bagaimanapun tugas kepala Negara itu adalah pelayan ummat, menyediakan kebutuhan ummat, menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ia lakukan.

A. Mutiara