Sorotan khalayak yang sebagiannya bernada sinisme tentang politik dinasti "ala Ratu Atut" di Banten beberapa waktu lalu, ternyata tidak cukup ampuh mengetuk hati banyak orang. Sebagaimana ternyata dari hasil pemilu legislatif 17 April 2019 yang baru lalu praktek 'politik dinasti' atau yang cendrung mengarah pada penguasaannya oleh pusaran kekuasaan di daerah-daerah bukannya berkurang melainkan malah bertambah, satu dan lain di Maluku.
Khusus di Maluku, fenomena politik yang sempat menarik perhatian khalayak pasca penangkapan Gubernur Banten Ratu Atut oleh KPK RI ini sebenarnya telah mengemuka sejak pemilu 2009. Pada saat itu, dari Maluku Tengah Mirati Dewiningsih (isteri Abdullah Tuasikal yang saat itu sedang menjabat Bupati untuk periode ke-2) terpilih melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara dalam keanggotaan DPRD Maluku di Karang-Panjang Ambon tampil Murniati Soleman(isteri Husni Hentihu yang saat itu juga sedang menjabat Bupati Buru periode ke-2) dari Partai Golkar bersama Francois Orno(adik Barnabas Orno yang saat itu menjabat Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat baru kemudian mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Maluku Barat Daya yang pertama sejak tahun 2011 dan sekarang Wakil Gubernur Maluku) dari PDI Perjuangan.
Datang pada pemilu 2014, Amru Amrullah Tuasikal (anak Abdullah Tuasikal) dari Partai Gerindra dan Rohani Vanath(isteri Abdullah Vanath yang saat itu menjabat Bupati Seram Bagian Timur) dari Partai Kebangkitan Bangsa dua-duanya lolos duduk di Senayan sebagai Anggota DPR RI, sementara dalam keanggotaan DPRD Maluku Murniati Soleman dan Francois Orno kembali duduk, diiringi pula 5 (lima) muka-baru yang semuanya merupakan keluarga-karib Kepala-Kepala Daerah/ mantan Kepala Daerah di Maluku, yaitu : Matheis Gaspar Puttileihalat (adik Yacobus Puttileihalat yang saat itu masih menjabat Bupati Seram Bagian Barat untuk periode ke-2) dari Partai Demokrat, Ikram Umasugi (sepupu Ramly Umasugi Bupati Buru) dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Safitry Malik Soulissa (isteri Tagop Sudarsono Soulissa Bupati Buru Selatan) dari PDI-Perjuangan bersama Dharma Oratmangun (anak Drs S.J. Oratmangun mantan Bupati Maluku Tenggara Barat/KKT) dari Partai Golkar.
Ternyata, pada pemilu 2019 lalu khususnya di Maluku kursi legislatif kelihatan makin lebih banyak dijadikan incaran oleh mereka yang berada di pusaran kekuasaan di daerah. Hasil pemilu 2019 ini selain menampilkan Abdullah Tuasikal bersama isterinya Mirati yang berhasil melenggang duduk di Senayan masing-masing sebagai anggota DPR RI dan DPD RI, sejumlah kerabat Kepala Daerah/ mantan Kepala Daerah bakal menempati kursi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku pada "Rumah Rakyat" di Karang-Panjang Ambon.
Dari dapil-Buru yang meliputi Buru/Buru Selatan Ikram Umasugi dan Murniati Soleman masih bertahan begitu pula Francois Orno di dapil-KKT/MBD. Sementara wajah baru tampil Iqbal Payapo anak Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo pada Dapil-SBB dari Partai Hanura, kemudian dapil KKT/MBD Tarce Fatlolon adik Bupati KKT Petrus Fatlolon dari Partai Nasdem, sedangkan dari dapil Buru/Buru Selatan 3 orang, masing-masing : Gadis Nadia Umasugi anak Bupati Buru Ramly Umasugi dari Partai Golkar bersama Azis Hentihuyang tergolong kerabat dekat mantan Bupati Buru Drs M. Husnie Hentihu dari PPP dan Arny. H. Soulissa adik Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa dari PDIP.
Hasrat politik para kepala daerah dan mantan kepala daerah untuk mengusung keluarga atau kerabatnya menduduki kursi empuk keanggotaan parlemen dilihat dari konteks DPRD Provinsi Maluku selalu mengalami peningkatan antar-pemilu ke pemilu. Sebab ternyata kalau pada pemilu 2009 baru bermula dengan 2 (dua) orang atau hanya 4,44 % dari formasi 45 kursi DPRD Maluku, maka pada pemilu 2014 mengalami kenaikan menjadi 6 (enam) orang atau 13,33 % ternyata pada pemilu 2019 ini kembali mengalami peningkatan hingga 8 (delapan) orang atau 17,77 %. Tidak mustahil akan mengalami peningkatan lagi pada pemilu 2024 nanti, dan pada akhirnya ke-45 kursi DPRD di daerah ini hanya didaulati sepenuhnya oleh keluarga atau kerabat kepala daerah.
Dengan terpilihnya kembali Murniati Hentihu untuk ketiga kali setelah bermula dari pemilu 2009 dan Ikram Umasugi untuk kedua kali dari pemilu 2014, diringi lagi tampilnya Gadis Nadia Umasugi dan Azis Hentihu dari Kabupaten Buru bersama Arny. H. Soulissa dari Kabupaten Buru Selatan, maka praktisnya dalam pemilu 2019 ini ke-5 kursi jatah daerah pemilihan Buru/Buru Selatan sepenuhnya 100% didaulati oleh kerabat kepala daerah dan mantan kepala daerah, yaitu : Drs M. Husnie Hentihu sebagai Bupati Buru pertama yang menduduki jabatannya 2 (dua) periode selama tahun 2002-2012 bersama Ramly Umasugi yang sekarang sedang menjabat Bupati Buru periode ke-2 dan Tagop Sudarsono Soulissa yang sekarang juga sedang menduduki jabatan Bupati Buru Selatan untuk periode ke-2. Sebab tidak ada 1 (satu) kursi pun yang disisakan untuk kalangan lain di luar kerabat kepala daerah atau mantan kepala daerah di dapil ini, berbeda dibanding pemilu 2014 lalu yang masih menampilkan 2 (dua) figur lain di luar kalangan ini, yaitu : Bachtiar Galeb dari Partai Demokrat dan Sudarmo dari PKS.
Ini tentu merupakan tantangan berat bagi kelembagaan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang akan dilantik dan diambil sumpah pada bulan Oktober 2019 nanti. Publik tentu tak henti-henti akan menyorot tajam karena tidak ada sharring-power dari unsur-unsur lapisan masyarakat dalam keanggotaan DPRD Maluku perwakilan dapil-Buru seutuhnya didaulat keluarga penguasa dan mantan penguasa. Mungkinkan sesuatu kesalahan atau penyimpangan seseorang Kepala Daerah (Bupati) di Buru atau Buru Selatan dapat dikritisi secara obyektif dan proporsional dari Karang-Panjang Ambon ?
