Taufik Mulyadin
Taufik Mulyadin

Pendidik di Tatar Sunda

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Politik Sarungan a la Jokowi

11 Januari 2017   18:43 Diperbarui: 12 Januari 2017   13:57 2238 4 8
Politik Sarungan a la Jokowi
Sumber: tribunnews.com

Pergantian tahun 2017 tak dirayakan khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang terpampang hanya kesederhanaan dengan berdiam di Istana melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa. Nyaris tak ada yang istimewa. Namun ada satu hal yang justru tak biasa dilihat publik, Jokowi sarungan. Jokowi terlihat duduk santai dengan mengenakan kaos panjang dan sarung saat melewatkan tahun baru di halaman Istana. Tampilannya tak jauh beda dari rakyat biasa. Sederhana, tak banyak gaya.

Tak hanya saat pergantian tahun. Jokowi kembali tertangkap kamera sedang sarungan saat turun dari pesawat ketika akan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di Pekalongan (8/1/2017). Kali ini lengkap dengan jas dan peci. Agak terlihat lebih nyentrik dan berwibawa. Masih jelas nampak Jokowi sebagai sosok elit. Mungkin karena kali ini acara formal yang akan dihadiri. Selain itu, tamunya pun banyak tokoh masyarakat dan pembesar negeri ini. Sarungannya pun mesti disesuaikan untuk memunculkan wibawa Jokowi tak hanya sebagai tamu istimewa tapi juga presiden republik ini.

Agak sedikit berbeda dengan dua momen sebelumnya dimana Jokowi mengenakan sarung. Di hari yang sama saat menghadiri acara Maulid Nabi di Pekalongan, Jokowi terlihat sedang membeli kain sarung. Harganya sangat merakyat, seperti yang dicuitkannya dalam Twitter, “Lumayan, dapat sarung bagus, harganya Rp. 60 ribu”. Lagi-lagi Jokowi dengan sarungnya memperlihatkan citranya sebagai pemimipin yang merakyat. Tak hanya dekat dengan rakyat tapi juga berbaur dengan rakyat.

Tiga momen Jokowi sarungan di awal tahun 2017 sontak menarik banyak perhatian. Tangkapan kamera saat Jokowi sarungan sempat viral di media sosial bahkan terpampang di berbagai media mainstream. Jokowi dengan sarungnya banyak menuai pujian. Hal ini setidaknya terlihat dari cuitan yang mengomentari foto-foto di tiga momen tadi pada akun Twitter resmi Jokowi.

Tak sedikit pula yang berpandangan skeptis. Mereka menganggap Jokowi sarungan hanya bagian dari politik pencitraan Jokowi di tengah banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak populer alias tak berpihak pada rakyat. Mulai dari harga cabai yang terus melambung, kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi listrik 900V, sampai kenaikan tarif STNK dan BPKB yang berlipat-lipat. Nyaris semuanya adalah komoditas yang sangat dekat dengan rakyat kelas menengah ke bawah. Di awal tahun 2017, pemerintah memberikan kesan kurang baik di mata rakyatnya. Tak heran, Jokowi sarungan dianggap sekedar pencitraan untuk menutupi ketidakmampuannya mengelola negara dan kebijakannya yang makin jauh dari rakyat.

Terlepas pro-kontra soal Jokowi sarungan, ada hal lain yang tampak ingin disampaikan Jokowi. Dengan sarungnya, Jokowi seperti menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari kaum sarungan, Islam. Kaum sarungan identik dengan kelompok Islam yang memiliki pengaruh kuat dan menjadi mayoritas di negeri ini, kaum Nahdliyin atau NU. Hal ini wajar karena selain PKB yang masih dianggap representasi NU menjadi bagian dari pemerintahan, adanya dukungan besar dari NU melalui ketua umumnya, Said Aqil Siradj, pada pemerintah dalam berbagai kebijakannya. 

Pada banyak kesempatan, NU bahkan digandeng pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Mulai dari pemberantasan teroris, deradikalisasi terorisme, penguatan toleransi antar umat beragama, sampai upaya melawan hoax yang kini tengah memanas. Dalam praktiknya, prinsip saling menguntungkan (mutual interests) antara pemerintah dan NU tak bisa dielakkan.

Jokowi sarungan meguatkan pandangan bahwa tahun 2017 menjadi momentum Jokowi untuk menguatkan hubungannya dengan muslim. Setelah sepanjang tahun 2016 hubungannya dengan muslim tak kunjung membaik sejak Pilpres 2014. Belum lagi luka yang belum sembuh benar saat di awal pemerintahannya, Jokowi ada upaya untuk membredeli Perda Syariat. Ditambah wacana Islam Nusantara yang kontroversial yang bermula dari pembacaan Al-Qur’an dengan langgam Jawa dalam acara resmi kenegaraan. Termasuk pemberantasan terorisme yang cenderung tak adil. Bahkan hubungan Jokowi dan muslim makin memburuk terlebih setelah kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Cagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi dianggap melindungi Ahok, sebagai mantan partner, dan tak menegakkan hukum dengan semestinya.

Sebetulnya sudah ada upaya Jokowi membangun hubungannya dengan muslim. Seperti dukungan pemerintah pada kemerdekaan Palestina, dukungan pada muslim Rohingnya, meresmikan hari Santri Nasional, termasuk kedatangan Jokowi pada Aksi Bela Islam III-212. Namun tampaknya berbagai upaya tersebut belum cukup untuk mendapatkan dukungan muslim sepenuhnya.

Perlu dipahami, dilihat dari perspektif afiliasi, komunitas muslim di Indonesia saat ini terbelah menjadi dua. Mereka yang berafiliasi dengan kelompok Islam lokal, seperti NU dan Muhammadiyah. Dan mereka yang berafiliasi dengan kelompok Islam transnasional, seperti Jamaah Tabligh, Salafi, Hizbut Tahrir (HTI), dan Tarbiyah (PKS). Dalam banyak pemberitaan keduanya seperti saling berbenturan, nyaris mustahil untuk bisa dipadukan. Kelompok Islam transnasional acapkali dicap dan digeneralisir sebagai Wahabi antek Saudi yang haram hadir di negeri ini. Padahal di banyak kesempatan keduanya bisa saling bergandengan. Aksi Bela Islam II dan III menjadi salah satu contohnya. Di mana warga di kedua kelompok besar itu bisa berbaur dalam satu suara. Walaupun ada diantara para elitnya yang tak merestuinya.

Dalam merespon kebijakan pemerintah, pada awalnya kelompok Islam transnasional yang tampak lantang memberikan kritik. Namun belakangan, kritik pada pemerintah mulai terdengar jelas dari kelompok Islam nasional, terutama Muhammadiyah. Kritik datang mulai dari ketua umum, mantan ketua umum, sampai ketua organisasi kepemudaannya. Nama Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, makin sering muncul di berbagai media dengan kritiknya yang tajam juga ‘pedas’ pada pemerintah. Muhammadiyah yang terlihat mulai menarik dukungannya pada pemerintah harus segera disadari Jokowi.

Politik sarungan Jokowi di awal tahun 2017 jangan hanya sampai di titik pencitraan tapi harus di-follow up dengan tindakan dan kebijakan yang lebih konkret. Hal ini mutlak perlu kalau memang ingin hubungannya dengan muslim membaik yang pada ujungnya adalah dukungan positif pada dirinya. Apalagi 2019 tak lama lagi. Jika retak ini terus dibiarkan bukan mustahil tahta Jokowi hanya bertahan di satu periode.

Politik sarungan Jokowi harus bisa merangkul. Tak hanya merangkul mereka yang mendukungnya, tapi juga menarik hati mereka yang selama ini kontra. Buatlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat (biasa) bukan hanya menguntungkan elit, asing, dan pemilik modal. Segera atasi isu-isu sentral, seperti soal Tenaga Kerja Asing (TKA), kenaikan harga barang pokok, kenaikan tarif layanan publik, pencabutan subsidi, dan kenaikan harga BBM. Jangan terjebak dan terlibat pada isu-isu kontraproduktif seperti dikotomi Wahabi-nonWahabi, terorisme yang cenderung menohok muslim, pembredelan media-media Islam, pembungkaman kritik atas nama hukum, dan menghukum mereka yang kontra pemerintah. Isu-isu yang cenderung memecah belah bangsa. 

Jokowi harus berlaku tegas dan adil dalam mengurai berbagai isu yang tengah mendera negeri ini. Bukan justru melakukan hal-hal yang akan memperuncing keretakan hubungannya dengan muslim. Pastikan bawahan dan jajarannya sejalan dengan prinsip dan visi-misinya. Jangan sampai Jokowi kalah kuat oleh mereka yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Politik sarungan Jokowi jangan sampai menegaskan bahwa Jokowi berada di tengah kelompok tertentu tapi justru menegaskan Jokowi hadir untuk semua, baik kelompok Islam nasional maupun transnasional. Mereka adalah rakyat Indonesia. Mereka adalah potensi besar yang dapat mendorong kemajuan negeri ini.