Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Dampak Aksi Pemukulan Wasit pada Sepak Bola PON
PON Bukan Ajang Perseteruan Antardaerah
PON 2024, Sebuah Potret Muram
Apa yang Membuat Tupperware "Runtuh"?
"Focus", Fitur di iPhone yang Paling Useful!
Warna Baru Persaingan Antarklub Eropa Liga Champions
Kamu pasti suka!
Muis Sunarya
Muis Sunarya Mohon Tunggu... Lainnya - Menulis tentang filsafat, agama, dan budaya

filsafat, agama, dan budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Berapa Banyak Rakyat yang Dongkol pada Pemerintah Saat Ini?

18 Februari 2021   16:56 Diperbarui: 19 Februari 2021   17:29 558
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah./KOMPAS.COM (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah./KOMPAS.COM (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah./KOMPAS.COM (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jawabannya adalah tanya, perlukah ini disurvei? Maaf, saya tidak sedang mengandai-andai dan bertanya tentang yang suka dan pro. Itu tak perlu ditanya. Tabik. []

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

revisi uu ite

orde baru

sby

soeharto

amandemen

nasionalisme

nkri

pancasila

uud 1945

bhinneka tunggal ika

presiden jokowi

kebebasan pers

kebebasan berpendapat dan berekspresi

siupp

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.