Latar Belakang
Dinamika jumlah subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta kaitannya antara keuangan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan topik yang selalu hangat dibicarakan. Menurut Menteri Keuangan, alokasi BBM bersubsidi telah melebihi kuota penggunaannya. Kelebihan pemberian subsidi ini berdampak serius terhadap keseimbangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Rencana terkini yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menyehatkan keuangan negara adalah melalui pengurangan subsidi BBM. Rencana tersebut akan berakibat pada naiknya harga Pertalite dan Solar Subsidi. Namun dengan menaikkan harga BBM Subsidi maka akan memberikan efek domino pada sektor-sektor lain yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Strategi Pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM
Sebelumnya Pemerintah menyusun regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM Subsidi melalui seleksi jenis kendaraan. Sebagai contoh, hanya kendaraan roda empat kapasitas mesin dibawah 1400 cc yang dapat membeli Pertalite. Hal ini tentu merupakan strategi yang patut diapresiasi dalam upaya mengurangi penggunaan subsidi BBM. Namun bila mengingat bahwa target sasaran BBM Subsidi adalah untuk masyarakat kurang mampu, maka kebijakan ini tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan kendaraan dibawah 1400 cc masih memiliki harga yang relatif tinggi. Contohnya, mobil dengan kapasistas 1200 cc dari satu merek terkenal, paling rendah memiliki harga jual sebesar Rp156.900.000. Harga tersebut tentu sangat sulit dijangkau oleh kalangan kelas bawah meski dengan bantuan pembiayaan secara kredit sekali pun.
Langkah menaikkan harga BBM Bersubsidi dan permasalahannya
Strategi terbaru lagi yang naik ke permukaan adalah dengan menaikkan harga BBM Subsidi. Langkah ini dapat memicu dampak yang luas, dimana utamanya adalah ikut terkereknya harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga bahan pokok dapat dipastikan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga ikut menyusut sehingga menyebabkan lingkaran yang dapat menarik kesehatan ekonomi semakin memburuk.
Dampak di atas akan tambah parah jika dilihat dari aspek sosial dan politik. Potensi keresahan publik akan meningkat sehingga menjadi rentan dipicu dengan isu-isu politik praktis. Belum lagi tingkat pengangguran dan kontribusinya terhadap kriminalitas. Semua hal tersebut dapat membuat para investor menarik dan merelokasikan dananya keluar dari Indonesia. Semua faktor tersebut sangat mungkin menggoyangkan Pemerintah dan membuat Indonesia semakin terjerumus dalam permasalahan ekonomi.
Pilihan Strategi Lain
Melihat dampak yang dapat ditimbulkan melalui pengambilan kebijakan seperti di atas, terlihat bahwa pembatasan pembelian berdasarkan kapasitas mesin kendaraan merupakan keputusan yang tidak efektif. Sedangkan menaikkan harga BBM Subsidi adalah strategi yang sangat berisiko tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan strategi yang lebih tepat sasaran dan risiko yang lebih ringan.
Seperti diketahui, permasalahan BBM Subsidi adalah pemberiannya yang tidak tepat sasaran. Masih terlalu banyak kalangan menengah dan atas yang menikmati harga BBM tersebut. Oleh  karena itu, akar permasalahan ini lah yang selayaknya diatasi. Perbaikan distribusi BBM Subsidi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan merupakan solusi terbaik. Dengan melaksanakan pemberian subsidi tepat sasaran maka Negara secara langsung telah menghemat pemberian subsidi serta menjamin kelangsungan hajat hidup dari masyarakat yang lebih membutuhkan.
Target BBM Subsidi seperti Pertalite adalah untuk kalangan ekonomi tidak mampu. Atas dasar itu maka harus disediakan mekanisme untuk menyeleksi pembeli berdasarkan kemampuan ekonominya. Harus ada metode untuk membatasi pembelian Pertalite berdasarkan daya beli seseorang. Sehingga hanya kalangan kurang mampu yang dapat mengakses BBM tersebut.
