Dalam sebulan lebih  Pak Anies Baswedan resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sejumlah ujarannya secara langsung dan tidak langsung telah menyentuh  tiga isu dalam diskursus pembangunan. Pertama soal gerakan sosial, kedua soal ekonomi bazar/informal, dan ketiga soal sub-kultur kemiskinan. Setidaknya begitu menurut catatan saya.
Saya tak hendak membahas tiga isu itu sekaligus, karena akan terlalu panjang dan melelahkan.. Saya hanya akan membahas isu gerakan sosial kali ini. (Dua isu lainnya menyusul nanti).
Titik berangkatnya adalah ujaran Pak Anies baru-baru ini tentang pilihan pada "gerakan" ketimbang "program" sebagai pendekatan pembangunan Jakarta. Ini isu yang sudah ditiupkan Pak Anies sejak masa kampanye sebelumnya, dan baru-baru ini disebut-sebut lagi ("Anies Ingin Rencana Jakarta Harus Bentuk Gerakan, Bukan Program", Kompas.com 21/11/2017).
Menarik untuk membahasnya karena sampai sekarang belum jelas juga batasan "gerakan" yang dimaksud Pak Anies.
Dalam berita Kompas.com yang dirujuk di atas, dan juga sebelum-sebelumnya, ujaran  Pak Anies tentang "gerakan" itu kurang lebih sebagai "highlight" saja. Katanya, "rencana-rencana baik untuk Jakarta ke depannya dilaksanakan dalam bentuk gerakan, bukan program, ... sehingga seluruh warga Jakarta tergerak untuk ikut turun tangan."
Lalu dia memberi contoh soal program pembangunan lingkungan hidup. "Jangan ...rakyat bilang, oh itu programnya Dinas LH ... semoga berhasil, kalau gagal kami kritik. Bukan, ajak semua terlibat. Kalau semua terlibat, semua masalah lingkungan di Jakarta akan bisa dikelola dengan sebaik-baiknya."
Saya khawatir Pak Anies, sadar atau tidak, telah merancukan konsep-konsep  "gerakan", "mobilisasi", dan "partisipasi". Perancuan semacam itu dapat menimbulkan risiko  "pembangunan yang tersesat" (misleading).
Ada banyak definisi "gerakan", atau tepatnya "gerakan sosial" (Untuk alasan tertentu, Pak Anies telah menyimpan kata "sosial"-nya). Saya rujuk yang paling sederhana, pengertian dari Jurgen Habermas, yaitu "perlawanan kolektif untuk mempertahankan ruang otonomi publik dan individu  terhadap kuasa negara dan pasar."
Jadi, jika merujuk pengertian Habermasian, gerakan sosial itu pada dasarnya adalah bentuk perlawanan terhadap negara (penguasa birokratis) dan atau pasar (pengusaha kapitalis). Implikasinya, jika Pak Anies akan mengedepankan "gerakan sosial" sebagai pendekatan pembangunan Jakarta, maka dia sedang mempromosikan perlawanan pada negara (dan pasar) atau Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini.
Itu jelas sangat absurd. Sebab, mungkinkah Pak Anies akan menggalakkan gerakan perlawanan terhadap dirinya sendiri selaku Gubernur Jakarta, sebagai representasi di Jakarta?
Ambillah kasus gerakan sosial "Indonesia Mengajar" untuk pembuktian.  Gerakan itu digagas Pak Anies sewaktu masih menjabat Rektor Universitas Paramadina, sebagai bentuk perlawanan terhadap formalisme pendidikan yang dijalankan pemerintah di Indonesia. Gerakan itu telah melambungkan nama Pak Anies ke tataran nasional dan, saya duga, punya andil dalam pengangkatan  dirinya menjadi Mendiknas oleh Presiden Jokowi.
