Dimulai dengan mengkaji dokumen lingkungan PT NSHE, sumber finansial pembangunan PLTA oleh PT NSHE, serta peta aktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Hasil kajian itu kemudian akan digunakan sebagai materi gugatan hukum dan kampanye terkait penyelamatan hutan Batangtoru.
Strategi lain yang akan dilakukan adalah penguatan organisasi rakyat serta tekanan melalui kampanye publik untuk mendukung penolakan pembangunan PLTA PT NSHE. Tekanan dan kampanye publik ini dilakukan dengan melibatkan media lokal mapun nasional dan forum lainnya untuk menginformasikan kepada publik dampak buruk dari pembangunan PLTA.
Diharapkan dari kampanye ini juga dapat mendorong masyarakat dan organisai lainnya untuk terlibat menghentikan pembangunan PLTA Batangtoru.
Tidak saja Draft Surat Perjanjian serta Kerangka Acuan Kerja yang menguatkan adanya dugaan kerjasama antara YEL dan Walhi, juga ada  dokumen berupa notulensi diskusi pertemuan terkait advokasi PT NSHE di Sekretariat Walhi Sumut yang dihadiri perwakilan YEL, Walhi, Walhi Eksekutif Nasional dan beberapa lembaga lainnya.
Notulensi itu berisi agenda pertemuan yang membahas strategi, mencari celah dan kelemahan hukum untuk menggugat PT NSHE, serta melakukan pengorganisasian masyarakat yang bertujuan untuk melahirkan  organisasi - organisasi akar rumput (grassroot)  yang kuat.
Dari notulensi tersebut juga menjelaskan pembahasan terkait pemetaan kerja sama YEL dengan pihak lain, selain Walhi Sumut agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam melakukan perlawanan terhadap kehadiran PLTA Batangtoru, termasuk kejelasan serta komitmen bersama terkait kerjasama yang dilakukan Walhi Sumut, SHI dan YEL.
Dari uraian di atas yang didasari atas fakta berupa dokumen - dokumen menunjukkan bahwa YEL tidak saja memiliki agenda yang sama dengan PanEco, lebih dari itu YEL bahkan mendapat dukungan pendanaan dari PanEco.
Guna melaksanakan dan memuluskan agenda PanEco, YEL lalu membangun kerjasama dengan "operator" lokal, yaitu Walhi Sumut dan koalisinya termasuk membentuk organissi - organisasi rakyat sebagai bumper untuk menghempang, bahkan membatalkan pembangunan PLTA Batang Toru.
Dengan begitu, maka pernyataan Suryadi, Staf komunikasi YEL adalah dengan sendirinya terbantahkan. Hal ini juga  semakin menguatkan bahwa "kampanye hitam" YEL dan Walhi Sumut merupakan agenda setting kepentingan Internasional melalui PanEco, NGO yang berbasis di Swiss. (*)
