Rabu (19/01/2022), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin Ronaldo Devinci Talesa  mengikuti kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penanda tanganan Perjanjian Kinerja  dan Penandatanganan Komiten Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2022.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan dan dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan.Turut pula hadir Wakil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Palembang Drs Muhammad Naim dan Kepala Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah, SH., M.Hum. Di sisi lain, seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Banyuasin mengikuti via aplikasi Zoom.
Kegiatan dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, penyematan Pin WBK kepada tim Pokja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Kakanwil dengan seluruh Ka. UPT, Kakanwil dengan Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel diakhiri dengan Kakanwil dan perwakilan dari Kejati dan Ombudsman.
Dalam Sambutannya Kakanwil Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko mengatakan, pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk mengimlpementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya capaian kualitas dan kuantitas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
"Pencanangan Zona Integritas merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah yang mempunyai komitmen  penuh dalam mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.
Indro menambahkan, Kanwil Kemenkumham Sumsel memliki 29 Satker, meliputi 1 Kantor Wilayah, 2 UPT Imigrasi dan 26 UPT Pemasyarakatan. Di Tahun 2021 Kanwil Kemenkumham bersama tiga UPT berhasil meraih WBK, yakni Lapas Kelas I Palembang, Bapas Kelas I Palembang dan Kanim Palembang. Lalu satu UPT meraih WBBM yakni Kanim Muara Enim.
 "Saya berharap Tahun 2022, jumlah Satker yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mengalami kenanikan, dengan begitu kita mampu membuktikan kepada publik bahwa jajaran Kemenkumham mampu memberikan bukti nyata dalam memberikan pelayanan masyarakat yang unggul," harapnya.
