Mohon tunggu...
Mohammad Reza
Mohammad Reza Mohon Tunggu... Low profil

Belajar beropini. #MahasiswaBisaBeropini

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilu bagi Kurasi di Parlemen dan Parpol

15 Januari 2020   03:36 Diperbarui: 15 Januari 2020   14:29 33 0 0 Mohon Tunggu...

Mohammad Reza,

Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILU  BAGI KURSI DI PARLEMEN DAN PARTAI POLITIK

Pemilu adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Karenanya pada saat pemilu, pada saat itu juga disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Pemilu merupakan pasar politik tempat individu dan atau kelompok berinteraksi dengan melakukan perjanjian kepada masyarakat.

Lebih jelasnya, pemilu adalah dimana peserta pemilihan umum individu maupun partai politik berlomba-lomba untuk memikat hati rakyat sebagai penentu atas hak pilihnya dengan berbagai cara yaitu dengan sosialisasi politik sekaligus berkampanye, propaganda, promosi politik melalui media, sebar spanduk, hingga penyampaian visi misi, program serta penyampaian asas dan ideologi. Kampanye pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, loby dan lain-lain kegiatan (Arifin, 2006: 39).

Berbeda sedikit dengan persepektif lain, bahwa pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 226.) Sedangkan menurut Budiardjo, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari demokrasi yang juga perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan politik, lobbying, dan semacamnya. Budiardjo melanjutkan bahwa pada hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2016: 461).

Hal ini, dalam kontestasi pemilu, tidak lepas berbicara mengenai partai politik yang melakukan strategi politiknya untuk berkampanye politik yang nantinya menghasilkan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu dan berdampak pada perolehan suara partai secara nasional atau pusat maupun lokal atau daerah pada pemilihan legislatif.

Di Indonesia, pemilu sudah dilakukan sejak tahun 1955 pada masa demokrasi parlementer hingga sampai pada April 2019 yang dimana pemilu saat ini dilakukan secara serentak dengan memilih presiden dan legislatif. Pemilihan umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilihan presiden dan legislatif yang diadakan secara serentak.

Digelarnya pemilu serentak ini adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan anggaran negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir anggaran kampanye bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pada pemilihan umum 2019 yang dilakukan secara serentak, khususnya pemilu legislatif di tingkat nasional, terdapat 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019. Partai politik maupun calon-calon legislatif partai ini berkompetisi dan saling menunjukkan strategi dan kampanye politikya, ada yang berkampanye melalui komunikasi politik secara langsung ada juga yang melalui kekuatan media.

Namun dengan dikeluarkannya  Pasal 415 UU. 7/2017 tentang Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bila partai tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, partai tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, membuat partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara tidak memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat di pusat, Senayan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN