Tahun lalu, Presiden Joko Widodo mewanti wanti para mentreinya agar  para menteri harus focus melaksanakan tugas masing, jangan membuat rakyat hawatir dan bingung serta jangan berbuat gaduh. Permintaan Joko Widodo ini  disampaikan pada saat rapat  kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara tanggal 2 Oktober 2017 lalu.
Saat itu Presiden Joko Widodo  menyatakan begini;
"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,".
"Politik harus kondusif. Oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung,".
"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah,". (Kompas.com 02/10/2018)
Pesan Presiden saat itu bukan tanpa sebab, Presiden melihat bahwa situasi saat itu sedang terjadi sesuatu yang dianggap gaduh. Meski tidak menunjuk apa yang sedang terjadi, tetapi rakyat kemudian menyimpulkan bahwa nasihat presiden itu  ada hubungannya dengan situasi yang saat itu sedang terjadi silang pendapat yakni soal pernyataan Panglima TNI terkait  pembelian 5000 pucuk senjata api.
Makna yang tersirat dari nasihat Presiden  tak lain adalah permintaan kepada jajaran kabinetnya agar dalam memberikan pernyataan jangan sampai membuat rakyat Indonesia menjadi hawatir dan bingung.
Menurut Presiden, tahun 2018 akan memasuki tahun politik, ya kita tahu bahwa tahun 2018 sudah terjadwal dalam kalender pemerinthan akan berlangsung hajat politik nasional yakni Pilkada serentak, makanya para mentri jangan sampai mengambil  kebijakan yang bisa membuat gaduh situasi politik dalam negeri.
Sayangnya, saat memasuki tahun politik 2018 ini, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo seolah abai dengan apa yang dinasihatkan Presiden Joko Widodo. Belakangan terjadi kegaduhan politik  lantaran adanya rencana  kebijakan Kementrian Dalam Negeri  mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat Pati Polri aktif menjadi  Pejabat Gubernur  yang kosong terkait dengan adanya Pilkada.
Rencana Kementrian Dalam Negeri diatas, ternyata mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan, bahkan persoalan ini kemudian diangkat menjadi topik diskusi dalam forum Indonesia Lawyer Club (ILC) Â beberapa waktu lalu.
Sangat jelas dalam ILC  itu, siapa, instusi dan partai apa yang mendukung dan tidak mendukung kebijakan Cahyo Kumolo. Bagi yang mendukung seperti para politisi sebelah sini termasuk dari Kementrian Dalam Negeri bahkan institusi Polri, ber-argumen  bahwa kebijakan itu tak masalah, dari aspek yuridis tak ada aturan undang-undang yang dilabrak. Sementara politisi sebelah sana serta tokoh tokoh lain yang tidak setuju  lebih pada pendekatan politik terkait dengan kepentingan politik penguasa dan persoalan netralitas jika Pejabat  Gubernur dipegang oleh Polri.
