Baru juga daftar ikut pilkada, tapi aturan diterabas begitu saja. Akan kah kita dipimpin oleh preman preman politik model begitu?Â
Apa sih hebatnya membawa rombongan pengikut hanya untuk mendaftar ke KPU kalau hal tersebut justru melanggar aturan?Â
Masih banyak yang terkecoh dengan penampilan calon pemimpin. Â Penampilan fisik seperti banyaknya rombongan menjadi alat ukur bahwa rakyat banyak mendukung, padahal sama sekali belum tentu. Sehingga akhirnya, ketika memimpin juga hanya berkutat pada dukung mendukung di legislatif.Â
Legislatif harusnya mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Karena tidak boleh terjadi demi rakyat setelah semua perangkat, baik di tingkat pusat maupun daerah terbentuk.Â
Jangan sampai terus terkesan bahwa partai pengusung dan partai pendukung selalu berada di ketek penguasa, apa pun kelakuan penguasa yang didukungnya. Akibatnya, rakyat tak merasa diwakili.Â
Sikap kritis akan lebih baik lagi jika sudah dilakukan pada tahap pendaftaran calon. Kritisi calon yang sudah bersikap acuh terhadap aturan.Â
Apalagi, aturan dalam masa pandemi ini harus benar-benar dilaksanakan. Â Siapa yang bertanggungjawab jika pilkada yang dipaksakan pada saat pandemi tak akan menjadi kluster baru penebaran covid 19.
Legislatif juga tetap harus berteriak ketika pemimpin tak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jangan duduk diam dan duit seperti zaman Orde Baru saja.Â
Ketika PSI DKI jakarta melakukan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2019, tentu ini menjadi sebuah pretensi yang baik. Bahwa legislatif memang bekerja untuk rakyat. Bekerja mewakili rakyat.Â