Antara Kader Partai dan "Dinasti Politik"

Menarik mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, tahun 2020 ada beberapa daerah yang akan mengadakan pilkada daerah, sebenarnya pilkada hal yang biasa, karena setiap lima tahun sekali ajang demokrasi dilakukan, masing-masing partai politik mengusung jagoan partainya, namun yang menarik adalah apabila jagoan partai itu bukan dari kader dari bawah, yang berjuang berdarah-darah di partainya, tapi partai mencalonkan jagoanya karena adanya "Dinasti Politik" kita ambil contoh misalnya Gibran Rakabuming Raka untuk Solo, atau Bobby Nasution untuk Medan dimana keduanya adalah anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo, dimana kita ketahui mereka bergerak bukan dari bawah, Partai mungkin melanggar sendiri aturan partainya dimana, mekanisme kaderisasi yang ada di partai di langgar semua.

Atau kita beralih ke Nur Azizah putri dari Wakil Presiden Ma`ruf Amin untuk Tangerang Selatan, mereka saling berebut antara wakil petahana dengan putri Wakil Presiden.

Tentunya baik Presiden dan Wakil Presiden bijak dalam menyikapi ini, ini adalah hak demokrasi, namun menurut saya pribadi yang perlu mendapat perhatian tentunya mekanisme kaderisasi partai tersebut, silahkan saja tapi mulai dari bawah sebagai kaderisasi,  mungkin tidak menjadi masalah yang serius bagi anggota partai yang lain atau anggota partai tersebut seharusnya dia yang di calonkan, belum lagi calon-calon lain yang ada di daerah dimana pilkada akan dilakukan.

Kekecewaan anggota partai atau seorang anggota partai yang sudah berkali-kali menduduki jabatan, apakah di pemerintahan atau di DPR, MPR biasanya kalau masih ingin menjabat tapi sudah terlalu lama disana ada dua pilihan, menjadi kutu loncat ke partai lain, atau mendirikan partai baru lagi.

Memang kita ketahui bersama keputusan politik dalam menunjuk calon kepala daerah dari sebuah partai tergantung pimpinan partai pusat, dari usulan pimpinan partai daerah, yang kadang pimpinan partai pusat mengesampingkan usulan dari pimpinan partai daerah, apakah hal seperti ini sudah menjadi keputusan demokratis setelah ditetapkannya calon pimpinan daerah oleh partai pusat.

Yang menjadi persoalan kalau di daerah jagoanya tidak disetujui oleh partai pusat karena "Dinasti Politik" ini yang sering membuat mesin partai saat bekerja setengah-setengah.

 

Bogor, 23122019