Dalam satu dua hari ini kita daraimakan lagi dengan Dai bersertifikat, setelah sebelumnya kita diramaikan oleh sertifikasi sebelum melaksanakan pernikahan, dan di awal-awal pelantikan menteri ramai lagi yang dibicarakan radikalisme, sepertinya memang siapapun yang jadi pemimpin maka apa yang dikehendakinya akan diwujudkan oleh jajaran yang ada di bawahnya, itu wajar dan memang harus seperti itu, sebagai umat Islam sudah sangat jelas wajib mengikuti pimpinannya, namun ada catatan selama yang disampaikan oleh pimpinan itu benar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.
Dalam agama Islam apa bila seorang imam salah dalam mengerjakan sholat, makmum akan mengoreksi imam, dengan cara yang sudah dianjurkan dalam agama, kalau melihat dari rekam jejak digital yang ada, saat ini banyak hal-hal yang dahulunya seorang pejabat  mengatakan A begitu ganti pimpinan dan pimpinan menghedaki B, maka yang dahulu mengatakan A menjadi B, itulah yang ada sekarang.
Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 18 Nopember 2019, Majelis Ulama Indonesia menggelar kegiatan standarisasi dai, atau yang lebih populer dengan sebutan dai bersertifikat, adapun tujuannya untuk menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah.
Materi yang diberikan kepada dai ini meliputi wawasan keislaman, wawasan kebangsaan dan metode dakwah. Dari ketiga materi yang disampaikan semua ada dalam Al-Qur`an, dan hanya mungkin metode yang berbeda menurut saya, karena metode ini tergantung bagaimana karakter seorang dai didalam dia memberikan ceramah, dan ini memang sudah memiliki ciri sendiri-sendiri dari si penceramah tersebut, memang kadang ada juga dai yang mengikuti gaya caramah atau karakter dai yang di idolakannya, misalkan seorang KH Zainudin MZ, yang lebih dikenal dai sejuta umat, karakter beliau seperti itu, gaya ceramah beliau seperti itu, kalau disuruh rubah gaya ceramahnya tentu akan susah, dan tidak sedikit dai-dai sekarang mengikuti gaya beliau kalau ceramah.
Semoga dai bersertifikat ini bukan untuk mengkredibel dai-dai yang mungkin saja berseberangan pendapat atau berseberangan dengan pemerintah yang bertentangan dengan agama, sehingga menjadi ajang adu antara dai yang bersertifikat dengan dai yang tidak bersertifikat.
Menurut hemat saya kalau keadilan dari Pemerintah lebih diutamakan tentu semua akan berjalan dengan baik, tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap agama yang satu dengan yang lain, mungkin perlu juga pendeta bersertifikat, pastur bersertifikat dan biksu bersertifikat, jangan sampai ada tanggapan masyarakat umat islam lah yang perlu dibina.
Semoga saja MUI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak melulu mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, semoga NKRI lebih aman dari segala rongrongan, aamiin.
Bogor, 22112019
