Demokrasi RI Butuh Pertolongan Dunia

Pengamat Politik Rocky Gerung menyinggung tentang demokrasi Indonesia saat ini yang disebut kurang transparan. Dalam sebuah tautan twitter Rocky Gerung mengungkapkan "Legitimasi Pemilu makin defisit. Gejala kecurangan makin kentara. Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi.

Demi transparansi demokrasi." Tweet tersebut langsung banyak mendapat repon dari netizen yang mengungkapkan banyak pihak yang tak mampu menjaga netralitas saat Pilpres 2019 ini berjalan.

sumber: Twitter @rockygerung

Netizen secara ramai-ramai merespon tweet tersebut dengan memunculkan tagar #INAelectionObserverSOS. Tagar tersebut pun mucul sebagai trending topik yang menggaung sampai dunia internasional. 

Tagar tersebut berhasil masuk jajaran tagar yang paling banyak diperbincangkan seantero jagat twitter. Komentar warganet pun sangat beragam, banyak dari mereka yang melihat potensi kecurangan dalam Pilpres sehingga pemantau yang netral dari negara lain harus hadir membantu mengawasi jalannya Pilpres di Indonesia.

Sumber: Twitter.com

Terkait tweet tersebut Rocky dan perbincangan warganet tentang #INAelectionObserverSOS  politisi Andi Arief pun menimpali dengan pernyataan bahwa telah ada dua pemantau yang telah menkonfirmasi untuk hadir mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia yaitu Filipina dan Korea Selatan. 

Wasekjen Demokrat Rachlan Nasidik juga menyampaikan nada seirama terkait pentingnya kehadiran Lembaga Independen internasional untuk mengawasi jalannya pemilu di Indonesia. "Jokowi masih mungkin menang. Tapi sangat tipis. Itu masalahnya. Legitimasinya sangat rapuh, bisa memicu gejolak. 

Dianggap menang karena peran alat negara yang harusnya netral. Untuk Pemilu bersih, kehadiran Lembaga Independen internasional diperlukan", begitu ungkap Rachland. Lembaga Independen yang mampu menjamin netralitas sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi friksi yang dapat berkembang karena kemenangan yang tipis diantara dua kontestan pemilu.

sumber: @AndiArief_

Bawaslu jelas harus mampu menyerap aspirasi ini, memberikan jaminan dan kepastian bahwa Pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancer dan tidak ada pihak-pihak yang mengotori asas netralitas pemilu apalagi dari kalangan aparat pemerintahan. 

Pilpres sejatinya adalah pesta rakyat, pemenrintah sebagai pemegang mandate kekuasaan seharusnya cukup memfasilitasi saja terselengaranya pesta demokrasi tersebut, jangan justru malah offside mengintervensi jalannya pemilu dengan intrik-intrik yang mengganggu netralitas.

Pilpres 2019 yang kali ini diikuti petahana Joko Widodo jelas harus diawasi secara ketat agar petahana tidak melanggar batas-batas kekuasaan, juga menggunakan fasilitas negara dalam menjalankan kampanyenya, apalagi sampai ada perangkat negara yang digunakan untuk membantu memuluskan kekuasaanya agar berlanjut dua periode.

sumber gambar: the darkroom

Pemerintah harus mampu memastikan hadirnya kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu, agar mandat kekuasaan yang diberikan rakyat tidak berubah jadi mosi tidak percaya atas pemerintah yang didasarkan ketidakmampuan pemerintah menjamin Pemilu yang adil dan menjaga netralitas perangkat dan aparatur negara.