Konstelasi politik hari ini sedang menghela napasnya untuk sejenak. Sebuah keputusan penting akan segera tercipta dalam waktu dekat ini. Bagaimana perjalanan pemerintah selama 5 tahun ke depan menjadi pertaruhannya, akankah ada kubu oposisi yang hadir di dalam parlemen, memainkan fungsi check and balances, juga mengawasi kinerja jalannya Pemerintah.
Hari ini Jum'at 19 Juli Prabowo Subianto mengumpulkan anggota dan Dewan Pembina Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat internal tersebut diadakan dalam rangka menentuan sikap Paratai Gerindra pada pemerintahan 2019 ke depan. Juga sebagai kelanjutan dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Menurut Sekeretaris Jenderal Paratai Gerindra Ahmad Muzani ada perbedaan pendapat dalam Partai Gerindra terkait akan kemana arah politik Partai Gerindra, bergabung dengan pemerintah atau secara tegas mengambil jalan oposisi. Kendati ada perbedaan pendapat tersebut, menurut Muzani kader Gerindra akan tetap bersatu dan solid, mengikuti langkah dan keputusan yang Prabowo Subianto ambil. "Semuanya nanti akan bersatu padu ketika Pak Prabowo sudah mengambil keputusan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Sudah menjadi tradisi demokrasi yang berkembang dalam internal Partai Gerindra untuk mendengarkan pendapat, juga masukan dari para anggota dan Dewan Pembina sebelum keputusan Partai Gerindra dibuat. Keputusan yang akan diambil Gerindra jelas memiliki signifikansi yang sangat penting terhadap warna politik Indonesia ke depan. Jika Prabowo Subianto memilih bergabung bersama pemerintah, maka dapat dipastikan Parlemen 5 tahun mendatang tidak akan ada kubu oposisi yang cukup berarti untuk mengerem setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
Pemerintah boleh dipastikan tidak memiliki kubu yang mampu memberi kritik tajam pada kinerja Pemerintah, dan tidak ada kubu yang cukup kuat memainkan fungsi check and balances untuk mengevaluasi kebijakan yang pemerintah tempuh. Tanpa oposisi maka Parlemen akan diselimuti oleh kesunyian, sebab tidak akan ada lagi kubu yang mendalilkan pengecualian dan menolak kebijakan pemerintah. Jika hal itu terjadi maka rakyat adalah orang yang paling dirugikan oleh kondisi politik seperti itu.
Peluang Gerindra bergabung ke dalam Pemerintahan dapat secara implisit dilihat dari surat yang dibacakan oleh Amien Rais, terkait pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dalam surat tersebut ada sebuah tawaran konseptual yang melatarbelakangi sehingga momen pertemuan tersebut terjadi. Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa Joko Widodo dalam Pemerintahan ke depan mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, memastikan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer, dan pro kepada rakyat.
Kalaupun pada nantinya Prabowo Subianto memutuskan bergabung dengan pemerintah, jaminan terhadap kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer, dan pro kepada rakyat haruslah terlebih dahulu dipenuhi sebagai syarat. JIka Joko Widodo- Maruf Amin tidak mampu meberikan jaminan itu, maka Gerindra dapat dipastikan akan mengambil jalan oposisi.
Penentuan sikap politik Prabowo Subianto dan Partai Gerindra itu kin dinanti oleh rakyat. Sebab hanya kubu oposisi yang paling setia terhadap rakyat, mendengar keluh kesah rakyat soal keadilan dan kesejahteraan. Oposisi menjadi kawan setia perjuangan rakyat ketika pemerintah tidak mampu lagi mendengar dan mengambil tindakan saat ada ketidakadilan terjadi.
Sumber:
