Jika Sandiaga Uno Jadi Kepala BKPM

Kabar Cawapres 02 Sandiaga Uno akan dipinang dalam Kabinet Pemerintah selanjutnya santer terdengar. Sandiaga Uno digadang-gadang akan dijadikan orang nomer satu pada sebuah lembagaga negara setingkat Kemeterian yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sandiaga sebagai pebisnis memang tidak diragukan lagi kapasitasnya, kepiawaiannya dalam berbisnis menepatkan Sandiaga Uno sebagai jajaran orang muda yang memiliki nilai kekayaan yang cukup fantastis versi majalah Forbes.

BKPM adalah sebuah badan yang sangat strategis sebagai palang pintu yang mengatur masuknya arus modal, juga mengelola kebijakan penanaman modal di dalam negeri. Secara garis besar BKPM memiliki tugas pokok antara lain:

-Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional

-Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal

-Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal

-Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal

-Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha

-Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia. Dll

Pemegang tampuk kepemimpinan BKPM jelas menuntut ketajamanan naluri bisnis, juga memiliki kompetensi dalam mengelola dan memetakan pos-pos investasi strategis yang ada di Indonesia. Sebagai seorang pebisnis Sandia Uno mungkin tidak perlu diragukan lagi perihal kapasitasnya. Tapi sebagai Lembaga pemerintah BKPM bukanlah badan yang bukan tanpa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak tantangan yang akan dihadapi Sandiaga Uno, dalam mengatur tata kelola penaman modal di Indonesia. Mampukan Sandiaga menjaga iklim investasi Indonesia menjadi tempat yang sejuk bagi para penanam modal?

Berkaca dari perjalanan BKPM sebelumnya, kecakapan dalam mengelola dunia modal saja tidak cukup, lebih dari itu Sandiaga Uno harus mampu secara luwes memahami kebijakan geopolitik berbagai negara yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia. BKPM bekerja tidak sendirian, kebijakan yang diambilnya pun banyak beririsan dengan Kementerian yang lain, Kementerian Perdagangan misalnya. 

BKPM dan Kementerian Perdagangan dapat dikatakan saling bersimbiosis dalam setiap melahirkan kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan dari salah satu institusi tersebut akan saling berkolerasi dampaknya.  Kita bisa lihat pada saat Rachmat Gobel menjabat Mendag dan diakui para Pengusaha beliau masih mampu mengimbangi porsi China vs porsi Barat dalam Perdagangan RI, hal tersebut secara implikatif mampu mengairahkan dunia modal. Kendati demikian Gobel tak mampu secara segnifikan menurunkan deficit neraca perdagangan yang dialami Indonesia. Rachmat Gobel pun digantikan posisisnya oleh Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.