Gaya otoriter kembali diperlihatkan rezim ini. Orde Baru yang sempat begitu lama berlangsung di negeri ini sepertinya meninggalkan bekas pada pola pikir di banyak pejabat Pemerintah. Gaya berpikir yang identik dengan Orde Baru adalah cara-cara mengancam dan mengintimidasi yang sarat dengan diiringi tindakan kekeran.
Pola kepemimpinan yang intimidatif hari-hari ini muncul kembali. Pada umur reformasi yang sudah menginjak dewasa ini masih saja tindakan otoriter diperlihatkan oleh pejabat negara, sungguh hal yang sangat disayangkan dan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi.
Sikap arogan yang berupaya menghambat iklim demokratis di negeri ini kali ini terucap dari Menkopolhukan Wiranto. Dalam sebuah rapat tertutup bersama jajaran beberapa Menteri Wiranto meninta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikepalai oleh Rudiantara untuk mengambil langkah tegas dan nyata. Langkah tersebut tidak hanya terbatas pada platform Medsos saja tapi juga sampai ke media mainstream, harus diberi sanksi tegas bila disinyalir melakukan upaya-upaya adu domba dan mendeligitimasi hasil pemilu. "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar Wiranto pada kesempatan tersebut.
Jelas pernyataan sikap yang hendak men-shutdown media adalah sikap yang berlawanan dengan demokrasi. Sontak pernyataan Wiranto tersebut menuai polemik dari berbagai macam pihak. Goenawan Mohamad pun bereaksi, dalam sebuat tweet sosok Budayawan yang akrab disaba GM itu menyatakan bahwa seharusnya Wiranto mundur dari pemerintahan Jokowi, sebab dalam diri Wiranto masih bersemayam benih-benih penyakit yang diidap sejak Orde Baru. Penyakit tersebut dianggap dapat mebahayakan kesehatan iklim demokrasi Indonesia saat ini, "Wiranto ancam mau tutup media? Kalau benar, dia belum sembuh dari penyakit Orba. Dan tak tahu hukum. Â Silakan mundur dari pemerintahan @jokowi 2019-2024", begitu ucap GM yang dikenal juga pernah menjabat sebagai Pimred Tempo. Sikap otoriter dan arogan bukanlah sesuatu yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang demokratis .
Tidak hanya GM yang bereaksi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah pun ikut merespon ucapan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Fahri Hamzah menyayangkin ucapan Wiranto yang mengamcam kebebasan pers di negara yang demokratis ini. Fahri juga mengungkapkan sikap Wiranto boleh jadi adalah cerminan pemerintah yang panik dalam menghadapi kritisnya dunia pers Indonesia. "Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," ucap Fahri Hamzah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Mei kemarin. Fahri juga menambahkan seharusnya pemerintah turut aktif dalam menanggapi berbagai macam isu yang bergulir di masyarakat, baik di Medsos maupun media berita mainstream.
Dewan Pers juga secara tegas meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklarifikasi pernyataannya yang mengancam akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum. Hal tersebut adalah penting sebab kebebasan pers telah dijamin Undang-Undang, dan jangan sampai ancaman tersebut justru mengembalikan demokrasi Indonesia kembali ke rezim yang otoriter. Penyensoran dan pembredelan pers adalah tanda mundurnya demokrasi Indonesia setelah begitu lama berjuang dengan demokrasi.
Adalah sebuah langkah yang tepat dan memang seharusnya diambil oleh Wiranto sebagai Menkopolhukam untuk mengambil sikap membuka suara memberikan klarifikasi mengenai maksud dan ucapannya tersebut. Jangan samapi ada benih-benih otoriter bersembunyi di Istana Negara. Lawan pemerintah otoriter sejak dini.
Sumber:
