Target pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan 5,3% pada 2019 ini sepertinya akan semakin berat. Badan Pusat Statistik (BPS) Â baru saja merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2019. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2019 mencapai 5,07%. Angka ini cukup jauh dibandingkan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang meramalkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% di kuartal I-2019.
Bahkan, Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi persnya di Gedung BPS, mengungkapkan jika laju pertumbuhan triwulanan tercatat negatif 0,52%. Nilai ini tentunya jauh di bawah harapan pasar. Rerata para ekonom memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,19% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dari kuartal-I 2018 dan juga kuartal-IV 2018 yang masing-masing sebesar 5,06% YoY dan 5,18% YoY.
Menilik masing-masing sektor, sektor pertanian hanya tumbuh 1,81%, tanaman pangan mengalami kontraksi 5,94%. Sektor industri masih tumbuh 3,86%, sedangkan sektor perdagangan tumbuh kuat 5,26%. Berdasarkan sumbernya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 masih ditopang industri pengolahan yang tumbuh tinggi mencapai 0,83%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga 5,01%, naik dari triwulan I-2018 sebesar 4,94%.
Lebih jauh Suhariyanto mengungkapkan ada beberapa catatan peristiwa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di triwulan I-2019. Pertama harga komoditas migas di pasar internasional pada triwulan I-2019 mengalami penurunan. Sementara kondisi perekonomian global pada triwulan I-2019 juga menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan triwulan IV-2018.
Dengan kondisi ini, jangankan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap positif di kuartal selanjutnya atau kuartal II 2019 dinilai akan sangat menantang. Ditambah lagi, belum ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan pada realisasi investasi Indonesia sepanjang kuartal pertama 2019 lalu. Padahal, kuartal kedua kerap menjadi periode puncak pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam lima tahun terakhir lantaran adanya momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengakui, pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal kedua bisa dicapai jika pemerintah makin mempercepat belanja. Meski demikian, dirinya mengkhawatirkan pertumbuhan pengeluaran investasi yang belum akan menunjukkan perbaikan signifikan. Pertumbuhan penyaluran kredit juga akan cenderung menurun seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang melambat.
Senada, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan realisasi investasi masih akan moderat di kuartal II 2019, terutama realisasi investasi langsung oleh asing (FDI). Ini terlihat dari realisasi investasi asing (PMA) yang dicatat BKPM sepanjang kuartal pertama turun 0,9% yoy.
Kurang bergairahnya pertumbuhan PDB berdampa meroketnya tingkat inflsi yang terjadi pada April 2019. Inflasi pada jangka waktu tersebut di luar perkiraan sebagian Ekonom dan Bank Indonesia. Mereka memprediksikan tingkat inflasi sebesar 0,31 hingga 0,32% (month to month). Namun dalam rilis BPS, tingkat inflasi ternyata berada di tingkat inflasi 0,44%.
Barang yang memberikan andil terhadap inflasi kali ini dan bulan lalu adalah bawang merah, bawang putih, dan transportasi udara. Untuk kasus bawang putih sebenarnya beberapa kalangan sudah mewanti-wanti pemerintah akan adanya potensi inflasi yang disebabkan komoditas bawang putih. Keterlambatan proses impor menyebabkan kelangkaan stok bawang putih di pasaran yang memicu kenaikan harga yang tidak wajar pada beberapa bulan terakhir.
Kenaikan harga bawang putih pada beberapa daerah mencapai lebih dari 100% bahkan ada yang mencapai 200% dan menjadi penyumbang inflasi yang utama pada beberapa daerah. Koordinasi antar kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang kacau balau salah satu penyebab ditundanya impor bawang putih ini.
Pengeluaran transportasi udara juga menyebabkan inflasi pada beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga tiket pesawat pada kurun waktu Januari 2019 hingga sekarang mendorong inflasi pada jenis pengeluaran ini. Peran pemerintah melalui ketentuan tarif harga tiket pesawat tidak dapat menekan harga. Malah sebaliknya, kebijakan pemerintah yang menaikkan batas bawah harga tiket pesawat cenderung kontradiktif dengan keinginan masyarakat akan harga tiket pesawat murah.
