Ekonomi

Modernisasi Manajemen Wakaf

16 Juli 2017   14:45 Diperbarui: 16 Juli 2017   15:44 1164 0 0

MODERNISASI MANAJEMEN WAKAF

Miftahur Rahman Hakim[1]

 

Abstrak

 

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf adalah sangat rasional. Pemberdayaan sosial ekonomi Wakaf perlu dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf yaitu Manajemen wakaf dan Asas-asas Wakaf, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih fokus, produktif dan strategis. Sebagai salah satu instrument syariah, manajemen wakaf sudah seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.


  • Latar Belakang

    • Syariah pada dasarnya sudah menawarkan beberapa instrument alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan social dan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik, seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama.
  •  
  • Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.[2]
  •  
    • Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat konstributif dalam pemberdayaan sosial ekonomi jika di dapat dikelola dengan manajemen yang tepat dan professional. Wakaf tidak hanya hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga wakaf perlu ditingkatkan kemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
    • Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
    • Sebagai instrument ekonomi Islam yang belum popular, masyarakat muslim di Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan accountable.

Pembahasan

Pengertian wakaf


Landasan Hukum

 


    • Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As- Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut :
    • Al-Qur'an
    • $ygr't %!$# (#qZtB#u (#q2$# (#rf$#ur (#r6$#ur N3/u (#q=y$#ur uy9$# N6=ys9 cqs=? )  
    • 77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S Al-Hajj : 77)
    • Q.S Ali Imran 92
    • `s9 (#q9$oYs? 99$# 4Lym (#q)Z? $JB cq6tB 4 $tBur (#q)Z? `B &x b*s !$# m/ O=t  
    • 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
    • Q.S Al-baqarah : 267
    • $ygr't t%!$# (#qZtB#u (#q)Rr& `B Mt6hs $tB OF;|2 !$JBur $oY_tzr& N3s9 z`iB F{$# ( wur (#qJJus? y]7y9$# mZB tbq)Y? NGs9ur m{$t/ Hw) br& (#qJ? m 4 (#qJn=$#ur br& !$# ;_x Jym  
    • 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
    • Hadits
    • "Jika manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya"
    • Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk sadaqah jariyah, Dalam hadis tersebut bahwa sadaqah jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.
    • "Sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkankannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta."(H.R Muslim)
  •  
  • Dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi diatas nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.[6]
  •  
  • Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. Bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.[7]

Pengertian dan Fungsi Manajemen Wakaf

 


    • Prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam teori manajemen islam memberi injeksi moral dalam manajemen yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berprilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat.
  •  
  • Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control yaitu to be reponsible for controlling or organizing someone or something specially a bussines. Management berarti the control anf organizing of something,atau the group of people responsible for controlling and organizing a company. Yang berarti mengendalikan, menanganu atau mengelola[8].
  •  
  • Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya al-idarah fi al-Islami manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disitematisasi dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen[9]. Ahmad al-Shabab mengemukakan manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.[10]
  •  
    • Sehingga manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
  •  
  • Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmad al-Shabab dalam bukunya Mabadi'u al-Idarah dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain perencanaan (al-takhthith), Pengorganisasian (al-Thanzim), Kepemimpinan (al-Qiyadah), Pengawasan (al-Riqabah).[11]
  •  
    • Fungsi-fungsi manajemen wakaf :

Perencanaan (Planning / al-takhthith)

 

  • Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang kemudian menetapkan metode untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.[12]
  •  
    • Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi, seperti firman Allah Q.S Al-Ra'd : 11
    • # 3 c) !$# w it $tB BQqs)/ 4Lym (#rit $tB NkRr'/ 3#s  
    • Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
    • Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan ada tiga hal mendasar yang termaktub yaitu 1. Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2. Dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3. Dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang.

 

Pengorganisasian (organizing / al-Thanzim)

 


  • Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan SDM, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan[13].
  •  
    • Bagi seorang muslim, dalam menjalankan kegiatan organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya pada perintah Allah SWT., yakni harus tetap bekerja sama, seperti dalam Q.S Ali Imran : 103,
    • (#qJtG$#ur @7pt2 !$# $YJy_ wur (#q%xs? 4 (#r.$#ur |MyJR !$# N3n=t ) LZ. [!#yr& y#9r's tt/ N3/q=% Lst7r's mFuKZ/ $ZRuqz) LZ.ur 4n?t $xx ;otm z`iB $Z9$# N.xs)Rr's $pk]iB 3 y79xx. it6 !$# N3s9 mGt#u /3=ys9 tbrtGksE  
    • 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
  •  
  • Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi aka dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan[14].
  •  
    • Dalam manajemen wakaf lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. 

Kepemimpinan (Leading/ al-Qiyadah)

 

  • Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok[15].
  •  
  • Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplenetasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nazhir agar dapat bekerja secara efektif dan efisiendalam mencapai tujuan wakaf.[16]

Pengawasan (Controlling/ al-Riqabah)

 

Asas-asas Pengelolaan Wakaf

 

  • Asas Keadilan Manfaat

Pertama, ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat.


Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum[20].

 

Kedua, berawal dari sebuah niat Rasul yang ingin menderikan masjid, kemudian dibiayai secara bersama-sama oleh para sahabatnya merupakan upaya secara nyata bahwa masjid tersebut adalah masjid yang dibangun atas kesadaran kolektif untuk melaksanakan shadaqah jariyyah (wakaf). Dan ini menjadi bukti, bahwa masjid dari hasil wakaf, kemudian dirombak sedemikian rupa hingga sudah berubah secara total, bahkan tidak ada sedikit pun sebongkah batu atau sepotong pelepah kurma yang masih tersisa dari bangunan awal, bukanlah hal yang dilarang sama sekali. Dan hal tersebut juga tidak ada satu ulama pun yang menentang perombakan atau pembangunan kembali masjid tersebut. Karena, perombakan bentuk masjid Nabawi dari bangunan semula sampai berdirinya bangunan yang super megah ini didasari oleh asas kemanfaatan potensi (kekayaan) umat Islam berupa benda wakaf di jaman Rasulullah.[21]

 

Potret sejarah berdirinya masjid Nabawi yang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi masjid suci yang sangat mendatangkan manfaat besar bagi umat Islam tersebut, baik dari segi nilai sejarah, tempat suci yang bernilai pahala tinggi bagi yang sempat menjalankan sholat di tempat tersebut, maupun sebagai titik pusat perkembangan peradaban Islam merupakan contoh pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf agar di kemudian hari lebih memiliki nilai guna yang nyata.[22]

 

Sehingga dengan pengungkapan contoh tersebut bisa dijadikan bukti bahwa benda-benda wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna yang berarti, harusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Pemahaman atau paradigma lama bahwa benda wakaf tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan.[23]

  • Asas Pertanggung-Jawaban


Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.[24] Bentuk pertanggung jawaban ini didasarkan kepada :

  • Tanggung jawab kepada Allah SWT


Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT[25].

 

Q.S al-Ankabut : 13 dan Q.S An-Nahl 93

 

=Jsus9ur Nlm;$s)Or& Zw$s)Or&ur yB Nl;$s)Or& ( `=ts9ur tPqt pyJu)9$# $Jt (#qR$2 crtIt  

13. Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.

4 `=tFs9ur $Jt OFZ. tbq=yJs?  

93. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Tanggung jawab kelembagaan.

 


Tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran. Lembaga keNazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.[26]

Tanggung jawab hukum.



Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Seorang Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku[27].

Tanggung jawab sosial.

 

Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (Nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat[28].

 

 


Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola "seada-adanya" dengan menggunakan "manajemen kepercayaan" dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan system manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan).[29]

Dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Management) dengan kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal[30], yaitu:

 

Amanah (dapat dipercaya).

 

Secara umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau output-nya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusianya (SDM), dalam hal wakaf adalah pihak nazhir yaitu: (a) Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain; (b) Memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain; (c) Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab; (d) Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen; (e) Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajemen.

Shiddiq (jujur)

Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak.

Fathanah (cerdas /brillian).

Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/ transparan).

Konsep tabligh ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk harus disampaikan secara jujur, tidak menipu atau membodohi masyarakat.

Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu:

Transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Public accountability (pertanggung jawaban umum). Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran).  Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Partisipasi perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.

Asas Keadilan Sosial

 

Pemberdayaan wakaf sangat terkait erat dengan upaya menciptakan keadilan social ekonomi. Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain[31], diantaranya:

 

Keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah.Manusia sebagai khalifah Allah dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfisia dianugerahkan pemilikan sebagai karunia-Nya

 

Menggalakan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya built in, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah

Keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuatadil dan saling membantu.

Konsep keadilan  sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Keadilan merupakan asas fundamental dalam ajaran Islam, karenanya untuk mencapai keadilan tersebut wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang tidak memberi manfaat (maslahah) kepada masyarakat umum.

Terwujudnya maslahah adalah salah satu tujuan syariah. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (siyasah syar`iyyah) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Di bidang ekonomi, kemaslahatan dirasa paling urgen karena Ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Oleh karena itu pengembangan sektor ekonomi adalah mutlak menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam bingkai syariah untuk mewujudkan maslahah.

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Menurut Monzer Khaf, wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.[32]

Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran. Area tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.[33]

Di Sudan, eksperimen mmanajemen wakaf dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan Hama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatakn secara biroktratis dengan kementrian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang lugas dalam memanaj dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.[34]

Di Kuwait, Kementrian Wakaf melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, kementerian wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.[35]

Untuk di Indonesia selama ini wakaf lebih diarahkan ke lembaga keagamaan dan pendidikan. Lembaga pendidikan yang menggunakan wakaf sebagai penyangga dana operasional mereka, berapa diantaranya adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Universitas Islam Sumatera Utara di Medan dan Pondok Modern Gontor. Lembaga-lembaga tersebut bergerak di bidang pendidikan, untuk dapat memberikan konstribusi yang signifikan dibidang ekonomi tentu tidak instan.

 

Praktek Manajemen Wakaf, Implikasi terhadap kasus-kasus wakaf.

Contoh Singapura

Negara Singapura sebagai negara sekuler, muslimnya merupakan minoritas, akan tetapi telah sukses mewujudkan pengembangan wakaf produktif. Penelitian yang dilaukan oleh Suhairi "Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura", ingin mengetahui bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura? sebagai rujukan bagaimana mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Pengolahan data dilakukan dengan sistematisasi, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan fungsi-fungsi manajemen secara baik tersebut dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan admininistrasi wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura dapat dinyatakan karena dikelola oleh nazhir profesional yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.[36]

 

Contoh yuzaq

Dalam diskusi perkuliahan Studi Keuangan Publik Islam dengan tema Instrumen Manajemen Wakaf Uang dan Wakaf Produktif yang dipimpin langsung oleh bu Rahmani Timorita, ada beberapa kasus mengenai penanganan dan penyelesaian permasalahan terhadap pengelolaan wakaf yang terjadi di daerah kulonprogo.

Singkat kasusnya adalah ada tanah wakaf yang diharapkan dapat menjadi salah satu tempat produktif jika dikelola, dan bermanfaat untuk umat, oleh  waqiftanah itu diharapkan dapat menjadi Islamic Center/pusat kajian keagamaan. Akan tetapi masalah timbul dikarenakan tanah wakaf tersebut terletak ditengah-tengah lahan warga yang menyebabkan tidak memiliki akses untuk mencapai taah wakaf tersebut. Pihak pengelola wakaf telah mencoba meniru fungsi-fungsi manajemen wakaf yang sudah diperaktekkan di Singapura, sehingga segala upaya untuk pengembangan pengelolaan harta wakaf akan selalu dimudahkan oleh Allah.

Kesimpulan

Wakaf adalah salah satu instrument yang ditawarkan syariah untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wakaf di Indonesia masih dominan pada wakaf untuk pembangunan tempat--tempat ibadah, sementara pengelolaan wakaf untuk proyek peningkatan ekonomi atau pengentasan kemiskinan, persentasenya masih sangat minim. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nadzir sangat signifikan karena terkait langsung keberhasilan pengelolaan wakaf. Karenanya profesonalisme seorang nadzir merupakan kebutuhan, tentu disamping adanya sosialisasi secara menyeluruh untuk merubah paradigma tentang wakaf agar tidak terikat dengan teks fiqh.

Daftar Pusataka

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 190

Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, (Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013).

Badan Wakaf Indonesia, Database dan Potensi Wakaf, publikasi di https://bwi.or.id/index. Akses 27 maret 2017.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru,Wakaf, 2013.

Erni Trisnawati sule dan kurniawan saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta: Penerbit Iman, 2004)

M. A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005).

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

Suhairi, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura,(Lampung : Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 01 Januari -- Juni 2015).
 
 

[1] Mahasiswa MSI UII jurusan Ekonomi Islam

   

[2] Badan Wakaf Indonesia, Database dan Potensi Wakaf, publikasi dihttps://bwi.or.id/index. Akses 27 maret 2017.

[3] M. A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005), hlm. 29

   

[4] Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 190

   

[5] Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta: Penerbit Iman, 2004), h. 40--62.

   

[6] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru,Wakaf, 2013, hlm. 26.

   

[7] Ibid., hlm.27.

   

[8] Kate Woodford and Guy Jackson (2003), dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 72.

   

[9] Ahmad ibrahim Abu Sinn (1981), dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 73.

   

[10] Ahmad al-Shabab,  dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 73.

   

[11] Ahmad al-Alshabab dan ahmad ibrahim abu sin .,

   

[12] Ahmad ibrahim abu sinn .,

   

[13] Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell (2002) dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 77.

   

[14] Erni Trisnawati sule dan kurniawan saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 152.

   

[15] Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008), hlm. 152.

   

[16] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 81.

   

[17] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 84.

   

[18] Ahmad Ibrahim Abu Sinn,

   

[19] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 91.

   

[20] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru,Wakaf, 2013, hlm. 66.

   

[21] Ibid., hlm.70.

   

[22] Ibid., hlm.71.

   

[23] Ibid., hlm.72.

   

[24] Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,(Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm.167

   

[25]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru,Wakaf, 20013, hlm. 76.

   

[26] Ibid., hlm. 77.

   

[27] Ibid., 78-79.

   

[28] Ibid., 79-81.

   

[29] Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,(Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm.167

   

[30] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf, 20013, hlm. 81-84.

   

[31] Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,(Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm.168-169.

   

[32] Monzer Kahf, Waqf and Its Sociopolitical Aspects, lihatwww.kahf.net/papers.html dalam, Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,(Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm.169.

[33] Arifin, Zainal, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,(Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm.169.

   

[34] Ibid., hlm. 170.

   

[35] Ibid., hlm. 170.

   

[36] Suhairi, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura,(Lampung : Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 01 Januari -- Juni 2015), hlm. 123-136.